LHOKSUKON – Masyarakat tergabung dalam Gerakan Rakyat Pase Bersatu (GRPB) Aceh Utara melakukan aksi damai menuntut pemerintah pusat untuk menetapkan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Aksi itu digelar di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kamis, 25 Desember 2025.
Massa membawa spanduk bertuliskan, "Status Bencana Nasional adalah Tanggung Jawab Negara", "Solidaritas untuk Kemanusiaan Menuntut agar Presiden Indonesia untuk Tetapkan Bencana Banjir Aceh sebagai Bencana Nasional", dan sejumlah poster lainnya. Mereka juga mengibarkan bendera putih di atas truk. Aksi tersebut dijaga ketat personel Polres Aceh Utara.
Pantauan portalsatu.com/, sebelum peserta aksi beorasi sempat terjadi kericuhan antara personel TNI dengan massa. Kejadian itu saat sebagian massa membawa bendera putih dan bendera bulan bintang melakukan konvoi dengan sepeda motor berkeliling di jalan depan kantor bupati hingga memasuki lapangan upacara. Personel TNI membubarkan massa itu dan mengamankan bendera tersebut.
Koordinator aksi, Muhammad Chalis, kepada wartawan, mengatakan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap korban banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pihaknya mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto segera menetapkan banjir Aceh–Sumatera sebagai bencana nasional.
“Karena kerusakan berbagai infrastruktur sungguh cukup parah dibandingkan tsunami Aceh 2004 silam. Kita menilai ini sudah memenuhi kriteria agar pemerintah menetapkan status bencana nasional. Karena dampaknya lebih parah dibanding bencana-bencana sebelumnya, dan banyak kabupaten/kota di Aceh yang mengalami kerusakan luar biasa," kata Chalis, Kamis.
Chalis menambahkan, aksi damai solidaritas untuk kemanusiaan itu diharapkan dapat membuka mata pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait, agar memberikan perhatian serius serta langkah konkret dalam penanganan dan pemulihan pascabencana secara menyeluruh.
"Aksi damai ini menjadi pesan kepada pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret, demi pemulihan dan menyelamatkan masa depan masyarakat Aceh maupun dua provinsi lainnya yang terdampak bencana banjir bandang satu bulan lalu," ucap Chalis.[]
