BANDA ACEH – Banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar serta korban jiwa terus bertambah. Bencana ini tidak bisa disebutkan sebagai bencana provinsi, melainkan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius dan langkah cepat dari pemerintah pusat maupun daerah.
Kondisi saat ini akses untuk masuk ke daerah pelosok masih sangat sulit. “Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di wilayah terdampak. Kami menilai penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga,” bunyi pernyataan Masyarakat Sipil Aceh terdiri dari Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, WALHI Aceh, Flower Aceh, SEI, GeRAK Aceh, Kontras Aceh, Balai Syura, P2LH, Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh, Mafindo Aceh, Bentala Aceh, Kamu Demres, MAHA, Lifeguard Aceh, Forhati Wilayah Aceh, AWPF, SeIA, SP Aceh, YBHI, JKMA Aceh, MaTA, Lentera Habibi, dan P2TP2 RPA pada Minggu, 30 November 2025.
Masyarakat Sipil Aceh menegaskan beberapa tuntutan penting. Yakni, menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tim penyelamat dapat menembus daerah-daerah yang masih terisolir, sehingga bantuan segera sampai kepada warga yang membutuhkan.
Lalu, mengaktifkan pusat informasi terpadu yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, sekaligus menjadi saluran komunikasi resmi agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
“Mendesak Pemerintah Aceh mengalihkan anggaran APBA yang belum terpakai untuk penanganan darurat bencana di Aceh, sehingga setiap rupiah benar-benar digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan warga”.
Berikutnya, memastikan kebutuhan utama terpenuhi, mulai dari pangan, air bersih, hingga obat-obatan, agar tidak ada lagi korban jiwa tambahan pascabencana.
“(Mendesak Presiden) menetapkan status bencana nasional atas banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengingat skala kerusakan dan jumlah korban yang sangat besar”.
Masyarakat Sipil Aceh menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Penetapan status bencana nasional akan membuka akses lebih luas terhadap sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memungkinkan dukungan internasional bila diperlukan.
Masyarakat Sipil Aceh siap bergandengan tangan dengan seluruh pihak: pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat luas untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan.[]
