Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaMaTA: Kalau Pemerintah...

MaTA: Kalau Pemerintah Aceh Serius Tangani Covid-19, Potensi Anggaran Dapat Diambil Capai Rp7 T

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pemerintah pusat masih terkesan lamban dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Kondisi serupa juga terjadi di Aceh, sehingga berbuntut terus meningkatnya dampak kasus, seperti yang disampaikan Pemerintah Aceh per 31 Maret 2020, ODP di Aceh mencapai 797, PDP 44, positif 5 dan yang meninggal 2 orang.

“Pemerintah Aceh sendiri dalam beberapa pekan sebelumnya hanya mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk instruksi maupun keputusan gubernur. Di mana kebijakan tersebut belum sama sekali membicarakan langkah konkret terhadap penanganan wabah serta dampak sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan secara menyeluruh,” kata Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA kepada portalsatu.com, Rabu, 1 April 2020.

Hafidh menambahkan, pembatasan aktivitas masyarakat baik imbauan tetap di rumah maupun pemberlakuan jam malam, secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat. Sedangkan penanganannya belum dibahas secara konkret oleh Pemerintah Aceh.

Begitu pun, menurut Hafidh, kesepakatan yang diambil dalam rapat terbatas antara eksekutif dan legislatif untuk menghentikan tender APBA tahun anggaran 2020, merupakan langkah baik untuk penanganan pandemi Covid-19 di Aceh. “Maka dari itu, menurut hemat kami, Pemerintah Aceh harus serius dan segera menyiapkan rencana dan dokumen realokasi anggaran untuk mempercepat proses penanganan Covid-19 di Aceh”.

Hitungan MaTA, tambah Hafidh, dari total APBA 2020 sebesar Rp17,2 triliun terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp7 triliun atau sebesar 40,96% dari total APBA untuk penanganan wabah ini. Angka tersebut merupakan akumulasi dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung APBA 2020.

“Seperti pada belanja tidak langsung terdapat potensi realokasi sebesar Rp847 miliar yang merupakan akumulasi belanja hibah dan bantuan sosial serta penggunaan belanja tidak terduga. Pada pos anggaran belanja langsung, terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dapat dipergunakan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

“Sedangkan pada pos belanja pegawai terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp240,9 miliar yang bersumber dari honor-honor PNS di luar gaji dan tunjangan, yang pada tahun-tahun sebelumnya juga kita minta dipangkas. Angka tersebut tidak termasuk honorarium bagi honorer yang ada di Pemerintah Aceh,” kata Hafidh lagi.

Selanjutnya, kata Hafidh, pada pos anggaran belanja barang dan jasa terdapat potensi realokasi sebesar Rp3,3 triliun. Angka tersebut adalah akumalasi dari sejumlah kegiatan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, biaya penyelenggara acara (EO), uang saku peserta pelatihan, souvenir, cinderamata, biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pakaian dinas (termasuk pakaian olahraga dan pakaian adat), biaya konsultan-konsultan/narasumber, belanja hibah kepada pihak ketiga serta belanja-belanja publikasi pemerintah. Angka realokasi anggaran ini tidak termasuk belanja barang yang akan diserahkan kepada kabupaten/kota di Aceh.

“Pada pos belanja modal terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp2,6 triliun. Akumulasi angka tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan belanja modal kendaraan dinas, pengadaan senjata api, serta proyek-proyek jalan, jembatan, bangunan yang sebagaimana kesepakatan eksekutif dan legislatif akan dihentikan proses tendernya,” rinci Hafidh.

Atas dasar tersebut, MaTA mendesak Pemerintah Aceh mempercepat proses realokasi anggaran APBA 2020 untuk penanganan Covid-19, dengan menyiapkan rencana realokasi anggaran untuk anggaran sumber APBA 2020 yang kemudian difokuskan kepada penyediaan APD untuk tenaga kesehatan dan alat uji swab bagi masyarakat.

Selain itu, juga difokuskan pada upaya pengurangan dampak sosial ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat. Namun, dalam pelaksaannya, MaTA meminta Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur dan DPRA harus segera menentukan program/ kegiatan pengurangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat akibat pembatasan aktivitas warga (baik imbauan tetap di rumah maupun pemberlakuan jam malam).

Program pengurangan dampak ekonomi ini, ujar Hafidh, sangat penting mengingat pembatasan aktivitas warga tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian dan pendapatan warga. Pemerintah Aceh juga harus segera menentukan kriteria penerima manfaat, sehingga program/ kegiatan tersebut tidak salah sasaran.  

“Menurut hemat kami, program/kegiatan tersebut seminimalnya dapat menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah seperti buruh harian, pemilik usaha kecil, dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal ini sangat penting, mengingat pengalaman sebelumnya dalam penanganan korban tsunami dan konflik, dimana data dan kriteria penerima manfaat yang amburadul, sehingga program/kegiatan yang digulirkan tidak mendapatkan hasil yang maksimal,” tegasnya.

MaTA juga menyarankan, agar Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan para pihak untuk mencegah penyebaran dan penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat. Mengingat banyak pihak yang sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan dampak ekonomi masyarakat.

“Penting kiranya pemerintah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak (pemerintah kabupaten/kota, pemerintah gampong, pihak swasta dan kelompok masyarakat yang menyalurkan bantuan) agar kegiatan tersebut tidak tumpang-tindih,” pungkasnya.[](ril/min)

Baca juga: