Birokrat wajib menyampaikan kebenaran kepada rakyat. Bukan membelokkan kebenaran yang lurus dan terang menjadi bengkok dan remang. Tugasnya memberi pencerahan. Bukan membuat pernyataan kontroversi yang membingungkan.
Bicaralah dan sampaikan kebenaran yang benar. Bukan ketidakbenaran yang dibenar-benarkan. Rumoh baro han geutumpang, nariet nyang reumbang han geudakwa. Apa yang sudah disampaikan tak mungkin ditarik kembali dengan dalih. Kebohongan kecil membutuhkan kebohongan besar untuk menutupinya. Makanya, jangan berbohong. Nariet yang kelua tapeuguda han meutumei le.
Lazimnya dalam pemerintahan, birokrat merupakan jembatan penghubung antara kepentingan rakyat dengan pemerintah. Max Weber memandang birokrasi sebagai pembagian kerja yang memiliki hirarki yang jelas. Mereka orang-orang profesional yang dibayar sesuai aturan, yang mendapat pendelegasian tugas dari negara. Oleh karena itu, wajib melayani rakyat, bukan melayani atasan.
Kemarin, media ini menulis pernyataan Karo Humas Pemerintah Aceh Frans Dellian terkait pembangunan jalan tol di Aceh. “Semua berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Pemerintah tahun ini mulai menganggarkan dana untuk pembebasan lahan. Minggu lalu juga sudah selesai rapat dengan 10 bupati dan wali kota, dan disepakati semua akan mendukung, ucap Frans menjawab portalsatu.com, 19 Juli 2016.
Tentu saja menarik sekali pernyataan ini. Karena, bisa jadi ini nilai tambah bagi rezim zikir. Konon lagi Gubernur Aceh Zaini Abdullah ingin maju lagi dalam pilkada ke depan. Tentu hal ini akan mendatangkan citra positif bagi beliau. Karena, jelas Gubernur Aceh selaku kepala daerah otonomi khusus sangat berperan di sini.
Tapi, pernyataan Frans selaku Karo Humas layak dipertanyakan. Pasalnya, dua hari sebelumnya media ini juga mengutip berita dari media nasional. Berita itu terkait tidak adanya dana pembangunan tol Aceh.
“Tol Aceh ini riskan kalau mau dibangun akhir tahun karena pembebasan lahannya butuh uang dan itu belum ada. Kalau tetap dipaksakan tahun ini kasihan pemerintah,” kata Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Marzuki, dikutip kompas.com, Kamis, 14 Juli 2016.
Ini pernyataan pihak yang cukup kompeten. Pejabat pusat yang langsung mengurus hal itu. Nah dari dua pernyataan ini saling kontradiktif. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Apakah Karo Humas tidak tahu ada pernyataan itu? Atau memang untuk membantah berita dari pejabat Pusat? Publik jelas bingung . Kita lebih bingung lagi melihat pola bicara pejabat publik kita. Seharusnya rakyat mendapat informasi yang benar. Tidak boleh ada dusta . Rakyat jelas butuh kejelasan. Ini berguna bagi mereka untuk melihat tingkat kinerja pemerintah.
Bukankah dahulu mereka memilih untuk menitipkan amanah. Amanah mengurus mereka selaku rakyat. Makanya tidak boleh menyampaikan informasi sesat kepada rakyat. Rakyat tidak boleh dibohongi. Sepahit apapun sebuah kenyataan, itulah kebenaran. Lupah langkah jeut tariwang, nariet koh reupang rugoe lagoina.
Tidak zamannya lagi pejabat cari muka pada atasan dengan membohongi rakyat. Aparatur tidak digaji untuk cari muka pada atasan. Selama ini, budaya ini belum hilang juga di Aceh. Ketika Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden biasa berkata lugas. Tapi di Aceh budaya Orde Baru belum juga pupus. Pola komunikasi “Harmoko” sudah saatnya dibuang jauh-jauh oleh pejabat kita.
Bila pernyataan Karo Humas itu bentuk pembelaan kepada atasan. Maka ini juga pola yang lumayan naif. Bayangkan bila sampai tahun ini berakhir, dan semester pun pembebasan lahan tol tidak terjadi. Apa bukan bumerang buat Gubernur Zaini? Sedangkan Pilkada awal tahun depan. Apa tidak menjadi olok-olok bagi beliau? Hanya karena ulah bawahan mencari muk sesaat. Mengharap citra positif dari proyek ini. Malah datangnya citra negatif. Dan sangat mungkin ini membuat Zaini dianggap membohongi rakyat. Dan Pilkada 2017 rakyat akan menghukum beliau dengan tidak memilihnya.
Tabiat cari muka seperti ini dialam masyarakat Aceh disentil dengan ungkapan, bak jiduek teuleumiek-leumot, muka tubai teuseunyom-seunyom, watei dijak teubungkok-bungkok, hate kurok jipubloe ngon.
Oleh karena itu, para pembantu Gubernur hati-hatilah menyampai informsi ke publik. Jangan sampai Doto Zaini kalah karena pembantunya para pembohong. Tak mungkin muka bopeng ditempel bedak. Rakyat pasti kenal muka topeng dangan muka sebenarnya. Le nariet le saha, le babah leupeu haba.[]