BLANGKEJEREN – Harapan petani Kabupaten Gayo Lues mulai pupus setelah efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat. Anggaran untuk pembangunan jalan, peningkatan jalan menuju sentral perkebunan produktif, dan perbaikan dan pembangunan irigasi nyaris tak tersisa.
Bayangkan saja, anggaran DAU SG dan DAK dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Gayo Lues yang hampir Rp100 miliar disebut ditarik kembali. Jika benar terjadi kebijakan Pemerintah Pusat itu sangat melukai hati petani Gayo Lues yang berharap kepada Pemerintah adanya pembukaan jalan, peningkatan jalan, pengaspalan jalan menuju perkebunan dan pertanian, serta perbaikan dan pembangunan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
“Hari ini ada beberapa komoditas di Gayo Lues yang diekspor keluar negeri, seperti kopi, kakao, minyak serai, dan minyak nilam. Dari hasil ekspor itu pemerintah pusat sudah mendapatkan keuntungan, tetapi lalai bahwa hasil yang diperoleh itu berasal dari keringat petani,” kata Ka’iman, Ketua Komunitas Perkebunan Kopi Gayo Lues, Jumat malam, 16 Mai 2025.
Seharusnya, kata Ketua Komunitas Perkebunan Kopi Gayo Lues itu, dari hasil ekspor biji kopi, kakao, minyak serai, dan minyak nilam itu dikembalikan sedikit kepada petani. Dengan cara membuka jalan, memperbaiki jalan yang rusak, dan melakukan pengaspalan ke areal perkebunan di Gayo Lues.
“Jangan salahkan masyarakat ketika banyak lahan tidur di Gayo Lues, tetapi berpikirlah dari mana jalan untuk mengangkut hasil perkebunan dan pertanian itu. Sudahkan Pemerintah membangun jalan yang layak untuk petani Gayo Lues, itu yang harus dipikirkan,” ujarnya.
Saat ini, kata Ka’iman, banyak jalan menuju sentral perkebunan yang membutuhkan perbaikan dan pengaspalan, areal persawahan yang membutuhkan jalan bagus, perbaikan irigasi dan pembangunan irigasi. Namun harapan itu seperti di ujung tanduk setelah anggaran DAU SG dan DAK ditarik lagi oleh Pemerintah Pusat. Sehingga harapan petani memiliki jalan mulus menuju perkebunan itu telah sirna.
“Satu lagi, Pemda Gayo Lues harus segera mencari cara agar perkebunan kopi produktif di kawasan hutan lindung bisa dialihkan menjadi hutan konservasi atau hutan produksi. Karena di areal tersebut, masyarakat sudah bertani turun temurun dari nenek moyang dahulu,” katanya.
Untuk itu, ia berharap kepada Pemerintah Pusat agar memperhatikan nasib petani di kabupaten berjuluk Negeri Seribu Bukit tersebut, sehingga bisa hidup setara dengan petani lain yang ada di Indonesia. Jangan sampai Pemerintah menikmati hasil ekspor kopi, kakao, minyak serai, dan minyak nilam, sedangkan petani terpaksa gotong royong demi membuka jalan ke areal perkenunan.

[Komunitas petani kopi Gayo Lues gotong royong memperbaiki jalan perkebunan. Foto: Istimewa]
Kepala Dinas PUPR Gayo Lues melalui Kabid Bina Marga, Suhardi, S.T., memastikan untuk anggaran DAU SG dan DAK kosong tahun 2025 ini. Semua anggaran berbentuk transfer dari Pusat untuk pembukaan jalan, perbaikan jalan, dan pengaspalan jalan telah kosong akibat efisiensi anggaran beberapa hari lalu.
“Dana Trasfer Pusat untuk Gayo Lues sebesar Rp65 miliar dari DAU SG, dan Rp31 M lebih anggaran DAK tahun 2025 semuanya telah ditarik, dan saat ini bisa dipastikan anggaran untuk pembukaan jalan, perbaikan jalan, dan pengaspalan jalan dari anggaran tersebut kosong,” katanya melalui sambungan telepon WhatsApp.
Saat ini, PUPR Gayo Lues masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat, apakah anggaran tersebut akan dikembalikan ke daerah dengan regulasi yang baru, atau melalui usulan dari daerah masing-masing.
“Mudah-mudahan Pemerintah Pusat membuka ruang, sehingga anggaran bisa kembali masuk ke Gayo Lues. Dan harapan petani bisa kita penuhi secara bertahap,” ujarnya.
Bupati Gayo Lues Suhaidi, S.Pd., M.Si., mengatakan Pemda Gayo Lues tetap patuh kepada Inpres dan Surat Edaran Mendagri terkait efisiensi anggaran. Pemda Gayo Lues akan kembali melaporkan kondisi daerah usai efisiensi anggaran kepada Pemerintah Pusat.
“Pemda akan kembali menyampaikan permohonan agar anggaran efisiensi dikembalikan ke daerah untuk memenuhi pembangunan jalan produksi, dan pemeliharaan jalan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, yang merupakan asta cita bapak Presiden,” katanya melalui pesan WhatsApp.
Ke depan, kata Bupati, Pemda Gayo Lues juga akan menertibkan pajak dan retribusi semua produk di Gayo Lues. Sehingga dana itu bisa dikembakikan untuk kesejahtraan masyarakat.[]







Sesuai janji anggota dewan yg di pusat beliau yg akan jemput bola dari pusat ke daerah…lho ini ko jadi kebalik…malah yg di daerah di tarik lagi ke pusat…piye tu mas..mas ..janji tinggal janji…toh..
Anggota dewan yg berasal dari negeri 1000 bukit gak bisa di andlkan
Dari dulu mengenai akses ke kebun masyarakat tidak pernah di pikirkan oleh pemerintah.semuanya suwadaya masyarakat dengan bergotong royong seperti nenek moyang kita di masa penjajahan Belanda dipaksa bikin jalan dengan cara menyangkul
Secara tidak langsung pusat berkeinginan utk tidak menggunakan Anggaran yg tidak tepat sasaran dan tidak berarti untuk kesejahteraan rakyat, seperti pelatihan di dinas badan kantor, studi tour, Perjalanan Dinas, makan minum dinas badan kantor, kan ini yg dipangkas sebahagian, pindahkan anggaran nya ke pembukaan jalan dan lain sebagainya untuk kesejahteraan petani itupun kalau pemerintah mau, klau tidak ya apalah daya. Masyarakat sekarang sudah faham mas brooo.