LHOKSEUMAWE – Organisasi Mahasiswa (Ormawa) IAIN Lhokseumawe menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Ketua DEMA IAIN Lhokseumawe, Allam Thoriq menilai PPN 12% memberatkan masyarakat menengah ke bawah. “Kami melihat kenaikan PPN ini justru akan menambah beban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Allam dalam konferensi pers di Jibie Coffee, Selasa, 31 Desember 2024, sore.
Konferensi pers itu dihadiri perwakilan dari berbagai Ormawa IAIN Lhokseumawe. Mereka menyebut kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini yang belum stabil.
“Saat ini, banyak masyarakat yang mengandalkan usaha dagang untuk bertahan hidup. Jika PPN naik, harga barang dan jasa akan semakin tinggi, yang tentu saja akan membuat kehidupan semakin sulit bagi masyarakat,” ungkap Allam.
Ketua SEMA IAIN Lhokseumawe, Muhammad Anil Alwi menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan kebijakan lebih prorakyat, tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan negara, namun juga memerhatikan daya beli masyarakat yang semakin menurun.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Anil.
Ormawa IAIN Lhokseumawe berencana menggelar aksi damai pada Kamis, 2 Januari 2025 untuk menolak kebijakan pemerintah terkait PPN 12%. Mereka akan terus mengawal isu ini melalui forum diskusi dan media sosial agar pemerintah pusat mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.[](ril)
