TUNISIA – Parlemen Tunisia melengserkan Perdana Menteri Habib Essid melalui mosi tidak percaya.
Lenggsernya Essid dari posisi Perdana Menteri ini sekaligus membuka jalan bagi Tunisia untuk membentuk pemerintahan baru yang mendorong reformasi ekonomi.
Essid adalah seorang teknokrat yang menjadi perdana menteri kurang dari dua tahun.
Ia dikritik karena dinilai kurang mampu dalam menjalankan paket kebijakan reformasi finansial yang menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
Di lain pihak, Presiden Tunisia Beji Caid Essebi mendesak terbentuknya pemerintahan gabungan baru untuk mempercepat reformasi.
Dari 191 anggota parlemen yang hadir dalam pemilihan mosi tidak percaya, sebanyak 118 orang memilih untuk memberhentikan Essid.
Sementara itu, 3 anggota parlemen lainnya menyatakan mendukung Essid, dan sisanya memilih abstain.
Selanjutnya, perdana menteri yang baru akan dipilih setelah proses negosiasi koalisi partai penguasa parlemen. Diperkirakan, keputusan ini juga mengubah formasi kabinet.
Awal tahun ini, Essid bersitegang dengan Presiden Essebi yang menyerukan pembentukan pemerintahan gabungan baru untuk mengatasi perpecahan politik dalam koalisi partai penguasa dan merespons lebih cepat tantangan ekonomi serta keamanan.
Sejak revolusi pada 2011 yang menggulingkan Zine El Abidine Ben Ali, Tunisia muncul sebagai negara demokrasi yang dianggap dapat menjadi model bagi negara-negara kawasan.
Namun, serangan kelompok militan mengguncang pemerintahan dan perpecahan politik memperlambat kemajuan ekonomi negara tersebut.
Essebi mengatakan bahwa Tunisia membutuhkan pemerintahan lebih dinamis yang siap untuk mengambil keputusan berani terkait liberalisasi dan pemotongan anggaran.
Dari segi keamanan, tiga serangan kelompok militan yang terjadi sepanjang tahun lalu telah merusak industri pariwisata yang menyumbang 8 persen perekonomian Tunisia dan menjadi salah satu sumber lapangan kerja. | sumber : kompas