LHOKSEUMAWE – Pemko Lhokseumawe melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sampai saat ini belum memulai proses tender pekerjaan konstruksi (proyek fisik) dan pengadaan barang tahun anggaran 2023. Pimpinan DPRK Lhokseumawe menyayangkan kondisi tersebut, karena “tidak terjadi perputaran uang di tengah masyarakat jika pembangunan belum direalisasikan”.
Pantauan portalsatu.com, Kamis, 4 Mei 2023, pagi, baru satu paket tayang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Lhokseumawe. Yakni, Belanja Jasa Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) RSU Kota Lhokseumawe. Paket jasa konsultansi badan usaha konstruksi di bawah Dinas Kesehatan itu pagunya Rp200 juta. Tahapan tender saat ini Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi. Paket tersebut tayang sejak 11 April 2023.
Namun, belum satupun paket pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang tahun anggaran 2023 yang tayang di LPSE Lhokseumawe. Tahun 2022 lalu, pekerjaan konstruksi mulai tayang di LPSE pada akhir April, dan tahun 2021 penayangan dimulai 3 Mei.
Kepala Bagian ULP Setda Lhokseumawe, Danil, dikonfirmasi portalsatu.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/5) pagi, belum memberikan jawaban sampai usai siang. Danil juga tidak mengangkat panggilan masuk saat dihubungi via telepon.
Sebelumnya, Jumat, 3 Maret 2023, Danil menyampaikan, “Penayangan tender tahun 2022 dimulai 29 April 2022, tahun 2021 dimulai 3 Mei 2021, dan tahun 2020 dimulai 9 Juli 2020. Ada peningkatan setiap tahunnya (dari tahun 2020, 2021, dan 2022). Insya Allah, tahun ini (2023) akan tayang lebih cepat lagi. Dengan dukungan berbagai pihak, kami berusaha untuk bekerja lebih baik lagi”.
Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus, dihubungi portalsatu.com, Kamis (4/5), siang, menyayangkan Pemko melalui ULP belum memulai tender pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang tahun anggaran 2023. Padahal, kata dia, DPRK sudah ketuk palu APBK 2023 pada November 2022. Seharusnya, dinas-dinas terkait menyelesaikan berkas dokumen tender proyek pada triwulan pertama (Januari-Maret), sehingga ULP dapat memulai pelelangan sejak April. Sehingga Mei 2023 ini dapat dimulai pembangunan di lapangan.
“Tapi, sampai hari ini sudah kwartal kedua tahun anggaran 2023, ternyata tender saja belum dimulai. Ada apa ini Pj. Wali Kota? Padahal, kita berharap Pj. Wali Kota yang ditunjuk oleh Pemerintah pusat, melakukan gebrakan yang luar biasa, terutama menyangkut pembangunan dan efisiensi anggaran,” kata T. Sofianus akrab disapa Pon Cek.
Menurut Pon Cek, belum dimulainya tender pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang, menunjukkan kinerja Pemko Lhokseumawe terkesan lamban. “Ini sangat kita sayangkan, karena tidak terjadi perputaran uang di tengah masyarakat jika pembangunan belum direalisasikan. APBK inikan milik masyarakat Kota Lhokseumawe, masyarakat berharap adanya perputaran uang agar ekonomi berjalan,” ujar Pon Cek yang juga Koordinator Komisi C (bidang pembangunan) DPRK.
Pon Cek mengakui APBK Lhokseumawe tergolong kecil, dan publik juga mengetahui kondisi tersebut. Namun, kata dia, seharusnya eksekutif sebagai pihak yang mengeksekusi anggaran dan kegiatan dapat memanfaatkan dana yang minim itu semaksimal mungkin. “Terutama untuk pembangunan yang menjadi prioritas, karena ini menyangkut waktu. Apakah menunggu Oktober, harus ‘kejar-kejaran’ dengan waktu. Ini tidak efektif, dan masyarakat menunggu hasil pembangunan,” tuturnya.
“Benar, anggaran kita kecil, tapi action dari anggaran yang ada itu mana buktinya sekarang? Ibarat kita berjalan di gurun pasir, setetes air yang kita peroleh menjadi semangat untuk kita ke depan. Tapi, Pemko Lhokseumawe tidak menunjukkan semangat itu,” tambah Pon Cek.
Pon Cek melihat pada masa awal menjabat tahun 2022 lalu, Pj. Wali Kota Lhokseumawe fokus terhadap penanganan masalah kebersihan. Namun, kata dia, tahun 2023 ini pihaknya belum melihat langkah konkret dari Pj. Wali Kota untuk memacu pembangunan. “Kita melihat Pj. Wali Kota masih berkutat pada analisa-analisa atau gambaran-gambaran secara umum, tidak ada aksi nyata,” ucapnya.
“Bahkan, belakangan ini Pemko Lhokseumawe terkesan terlena dengan banyaknya penghargaan yang diterima. Saya juga bangga dengan Pj Wali Kota banyak penghargaan. Tapi, seharusnya penghargaan itu berbanding lurus dengan kinerjanya, harus ada peningkatan kinerja dong. Sekarang muncul pertanyaan, aksi nyatanya apa setelah menerima penghargaan yang dibanggakan. Jangan hanya banyak pencitraan saja melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan selama ini, masyarakat ingin melihat bukti nyata di lapangan,” pungkas Pon Cek.[](nsy)