Kamis, Juli 25, 2024

Warga Lhoksukon Dihebohkan Penemuan...

LHOKSUKON - Masyarakat Gampong Manyang, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, dihebohkan penemuan mayat laki-laki...

Capella Honda Gandeng Jurnalis...

BANDA ACEH - Dalam rangka kampanye Sinergi Bagi Negeri, PT Astra Honda Motor...

Kejari Gayo Lues Eksekusi...

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues kembali mengeksekusi uqubat cambuk terhadap delapan...

Pj Bupati Gayo Lues...

 BLANGKEJEREN - Askab PSSI Kabupaten Gayo Lues mulai mengelar pertandingan sepak bola Antar...
BerandaBerita Aceh UtaraDinas PUPR Lhokseumawe...

Dinas PUPR Lhokseumawe Belum Bayar Sisa Pekerjaan Gedung Kesenian, Mengapa?

LHOKSEUMAWE – Pemko Lhokseumawe menganggarkan dana senilai Rp1,35 miliar lebih dalam APBK tahun 2024 untuk “Pekerjaan pembayaran putusan pengadilan terkait perkara pekerjaan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe”. Namun, hingga kini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lhokseumawe belum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga duit belum dicairkan kepada rekanan proyek itu yang telah menang gugatan.

Catatan portalsatu.com, setelah keluar putusan pengadilan pada 2 Maret 2022 yang menghukum Dinas PUPR Lhokseumawe sebagai tergugat untuk membayar sisa pekerjaan pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe tahap II tahun anggaran 2019 kepada rekanan proyek itu, Pemko Lhokseumawe kemudian menganggarkan dana dalam APBK 2023.

Namun, dana untuk pembayaran sisa pekerjaan Gedung Kesenian tersebut gagal direalisasikan pada tahun 2023. Sehingga Pemko Lhokseumawe kembali menganggarkan dana itu dalam APBK 2024 pada Dinas PUPR.

Kepala Dinas PUPR Lhokseumawe, Safaruddin, dikonfirmasi portalsatu.com, Senin, 8 Juli 2024, siang, meminta agar ditanyakan kepada Faisal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut. “Karena mantong dlm (masih dalam) proses,” tulis Safaruddin via pesan Whatsapp (Wa).

Faisal membenarkan Pemko Lhokseumawe sudah menganggarkan dana untuk “Pekerjaan pembayaran putusan pengadilan terkait perkara pekerjaan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe” pada Dinas PUPR dalam APBK 2024.

“Sudah dianggarkan tahun ini pembayarannya. Menunggu hasil reviu BPKP dulu atas instruksi pimpinan,” kata Faisal melalui pesan Wa, Senin (8/7), sore. BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Muhammad Ridhwan, juga membenarkan pemko sudah menganggarkan dana untuk “Pekerjaan pembayaran putusan pengadilan terkait perkara pekerjaan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe” dalam APBK 2024.

“Terkait Gedung Kesenian itu, sudah kita anggarkan pada 2024. Cuma proses pembayarannya, kita menunggu usulan pembayaran dari dinas. Sampai sekarang Dinas PUPR belum mengajukan SPM-nya untuk kita bayar. Kita di BPKD hanya menunggu SPM masuk untuk dapat dibayarkan,” kata Ridhwan menjawab portalsatu.com, Senin (8/7), siang.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa Hukum Wakil Direktur III CV Muhillis & Co., Teuku Fakhrial Dani, Selasa, 19 September 2023, mempertanyakan Dinas PUPR Lhokseumawe belum membayar sisa pekerjaan pembangunan Gedung Kesenian tahap II tahun anggaran 2019. Padahal, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengabulkan gugatan penggugat pada 2 Maret 2022, dan anggaran untuk pembayaran tersebut telah dialokasikan dalam APBK tahun 2023.

Baca: Rekanan Pertanyakan Dinas PUPR Lhokseumawe Belum Bayar Sisa Pekerjaan Gedung Kesenian.[](nsy)

Baca juga: