JAKARTA – Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergisasi penguatan perdamaian Aceh dan agenda pembangunan nasional”, di Swisbel Hotel Jakarta, 2 Desember 2019.
Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah diwakili Darmansyah, Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan, SDM dan Kerjasama, mengatakan, FGD ini untuk membangun sinergi dan kaloborasi terkait implementasi UUPA dan kelangsungan perdamaian.
Dia menjelaskan, penguatan perdamaian berkelanjutan termasuk salah satu isu strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022
“Hal tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Aceh sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, siapapun yang menjadi pemimpin pasti menjadikan perdamaian Aceh ini sebagai entry point bagi keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Ketua BRA, Tgk. Muhammad Yunus, dalam sambutannya menyampaikan tentang sejarah terbentuknya BRA serta berbagai persoalan utama yang masih butuh perhatian bersama.
“BRA ialah badan yang dibentuk pasca perdamaian antara Pemerintah Repuplik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka ditunjuk untuk melaksanakan program dan kegiatan reintegrasi dan usaha penguatan perdamaian Aceh,” kata Tgk. Yunus.
“Kami mengharapkan agar kita semua mempunyai kesamaan persepsi untuk merawat damai Aceh dan berkaloborasi sehingga proses program penguatan perdamaian Aceh yang telah diamanahkan bisa tercapai,” ucapnya.
Hadir sebagai narasumber utama sekaligus membuka FGD ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), Dr. Sofyan Djalil. Selaku tokoh yang juga terlibat dalam proses MoU Helsinki, ia sangat mendukung upaya sinergisasi dan kaloborasi menyelesaikan program reintegrasi.
“Perdamaian akan terus berkelanjutan jika perekonomian meningkat dan masalah sosial dapat diselesaikan. Menciptakan Iklim investasi yang kondusif, persoalan penataan tata kelola dalam setiap pengambilan keputusan berkelanjutan, serta behaviour dalam sebuah komunitas harus ditingkatkan” kata Sofyan.
Selain melibatkan tokoh-tokoh Aceh, jajaran SKPA terkait dan anggota DPR-RI asal Aceh yaitu Nasir Jamil, Rafli, dan Ilija Saudin Jamal, serta hadir juga dua anggota DPD asal Aceh yaitu Fadhil Rahmi dan Abdullah Puteh, serta tokoh nasional Farhan Hamid.
Turut dihadiri jajaran kementrian terkait yakni perwakilan Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kemenlu, Watannas, Kemenkopolhukam, Kemenkoperekonomian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan dan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta.[](rilis)
