BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta untuk tidak hanya sibuk dengan pelaksanaan Pemilukada tetapi lupa memikirkan ekonomi rakyat. Hal tersebut merupakan hasil diskusi rapat evaluasi kinerja Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (DEMA FEBI) UIN Ar Raniry bersama Sekjen Perwakilan Mahasiswa Aceh Cerdas (MAC) Murthada Ferdy dan rekan-rekan Institut Ekonomi Islam Aceh, di Banda Aceh, Selasa, 7 Juni 2016.
“Walaupun diguyur dana Otonomi Khusus yang berlimpah, taraf ekonomi masyarakat Aceh masih di luar harapan. Korupsi dan infrastruktur dianggap sebagai biang keladinya,” ujar Ketua DEMA FEBI UIN Ar Raniry, Musafir, dalam diskusi bertemakan “Pembahasan kinerja Pemerintah Aceh dalam meningkatkan taraf ekonomi rakyat.”
Dia turut memaparkan update statistik Aceh tentang ekonomi Aceh dan jumlah penduduk miskin tahun 2013 yang mencapai 842.042 ribu jiwa atau 17,60 persen. Jumlah ini meningkat pada 2014 menjadi 881.026 ribu jiwa atau 18,5 persen. Selain itu, kata Musafir, masalah ketenagakerjaan yang memburuk, pengangguran semakin tinggi menjadi 187 ribu jiwa.
“Sekitar 7 ribu bertambah pada tahun ini,” katanya.
Menurutnya inflasi Aceh juga meningkat dari tahun ke tahun. Musafir mempertanyakan kemana dana Otsus yang menjadi harapan Aceh mandiri melalui MoU Helsinki.
“Nyatanya, kita masih ketergantungan dengan Medan dan juga fluktuasi harga bahan kebutuhan pada bulan Ramadan yang tak terbendung,” ujar pria kelahiran Peureulak tersebut.
Musafir menilai ekonomi masyarakat Aceh juga melambat. Menurutnya permasalahan sebenarnya ada pada kondisi politik Aceh menjelang Pilkada mendatang.
“Berani kami katakan pemerintah Aceh sama sekali tidak memikirkan rakyat, setidaknya semenjak dua tahun belakangan ini dikarenakan sibuk dengan berbagai hal cengkoneknya Pilkada,” katanya.
Dia juga menyebutkan qanun yang menjadi prioritas adalah yang berkenaan dengan Pilkada. Apalagi pihak eksekutif terkesan ngotot di pembahasan Qanun Pilkada ini. “Ini jelas ada permainan dan kepentingan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang lainnya?”
Dia kemudian mencontohkan masalah regulasi pajak dan zakat. Dua hal ini menurut Musafir merupakan hal penting untuk menegakkan syariat secara kaffah di bidang ekonomi Islam. Namun dia menyayangkan regulasi ini tidak menjadi prioritas Pemerintah Aceh saat ini.
“Juga masih banyak qanun-qanun untuk kesejahteraan rakyat lainya seperti Qanun KKR, Qanun Pertanahan, Qanun PP MIGAS yang sampai saat ini belum direalisasikan. Kiban Aceh ukeu? Tak ragu Aceh bakalan miskin di 2020 seperti yang diprediksikan,” katanya.[](bna)