BANDA ACEH – Ekonom Aceh Prof. Raja Masbar, mengaku prihatin dan menyayangkan kondisi meningkatnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh. Kondisi ini menurutnya tak terlepas dari sikap 'salah urus' Pemerintah Aceh dalam mengelola anggaran.
“Menurut saya anggaran di Aceh tidak tepat sasaran dan programnya tidak produktif,” kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala ini saat dihubungi portalsatu.com malam tadi, Selasa, 5 Januari 2015.
Ia menilai program-program yang dicanangkan Pemerintah Aceh yang berjalan selama ini tidak produktif. Hal ini memicu mengapa jumlah penduduk miskin di Aceh bukannya menurun tetapi malah meningkat. Meski begitu kondisi ini bukan tak bisa diperbaiki.
“Solusinya para anggota dewan (legislatif) dan Pemerintah Daerah (eksekutif) harus mengubah mindset-nya,” kata Raja Masbar.
Artinya baik legislatif maupun eksekutif perlu mengubah pola pikirnya karena merekalah yang mengalokasikan dan mengatur dana triliunan rupiah di Aceh.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah sebanyak 8 ribu orang yakni dari 851 ribu orang pada Maret 2015 menjadi 859 ribu orang pada September tahun itu. (Baca: BPS: Penduduk Miskin Aceh Bertambah Delapan Ribu)
“Salah satu faktor kenaikan jumlah penduduk miskin ini ada di pedesaan sebab ekonomi di pedesaan belum bergerak dengan baik,” kata Kepala BPS Aceh, Hermanto di Banda Aceh, Senin 4 Januari 2016.
Ia menjelaskan ada beberapa faktor yang terkait dengan kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2014 sampai September 2015 antara lain nilai tukar petani cenderung turun dan tingginya inflasi yang terjadi di pedesaan.[] (ihn)