LHOKSEUMAWE – Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti-Penindasan (AMAP) menggelar aksi damai bertepatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di Lhokseumawe, Kamis, 2 Mei 2019).
Para mahasiswa itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unimal, BEM Akkes Pemda Aceh Utara, BEM STIMIK, BEM Fakultas Hukum, BEM Fakultas Ekonomi, Dewan Perwakilan Mahasiswa, (DPM) Fakultas Ekonomi, BEM FKIP, BEM Fakultas Pertanian, Himpunan Mahasiswa Sosiologi, DPM FISIP Unimal, SMUR, dan LMND.
Setelah berkumpul di Masjid Islamic Center Lhokseumawe, mereka menuju Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe. Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan “Prioritaskan beasiswa pendidikan Aceh Utara-Lhokseumawe”, “Pemerataan guru di daerah terpencil”, dan lainnya.
Koordinator lapangan, Ernestho, mengatakan, menganalisa situasi pendidikan nasional saat ini yang semakin liberal dan pro pada pasar, maka sudah seharusnya mahasiswa kembali bergerak untuk menyuarakan bagaimana asas pendidikan yang seharusnya. Karena, Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan Indonesia pernah mengusulkan pendidikan harus dibangun atas dasar asih, asuh, dan asah dalam upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana memanusiakan manusia.
“Akan tetapi realitas saat ini, pendidikan hanyalah sebagai prasyarat bagi warga negara untuk masuk dalam pasar tenaga kerja. Ketika hal itu terjadi maka sulit bagi kita untuk mengembalikan esensi pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang nantinya para generasi penerus bangsa untuk dididik dengan penuh kasih sayang dan budi pekerti,” kata Ernestho kepada wartawan.
Oleh karena itu, lanjut Ernestho, mahasiswa menyatakan sikap kepada pemerintah untuk menyejahterakan guru honorer, prioritaskan beasiswa pendidikan Aceh Utara dan Lhokseumawe, serta pemerataan guru yang berkualitas di daerah terpencil.
“Sejumlah poin lainnya yang kita sampaikan dalam petisi yakni hapuskan liberalisasi pendidikan, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, revisi kurikulum pendidikan, pemerataan infrastruktur pendidikan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan untuk mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, kembalikan asas pendidikan dan kurikulum bahasa daerah,” ungkap Ernestho.
Petisi itu diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Drs. Nasruddin, M.M., di kantornya. Petisi itu lantas ditandatangani oleh Nasruddin sebagai bentuk persetujuan atas tuntutan mahasiswa.
“Khususnya di Kota Lhokseumawe kita sudah melakukan peningkatan mutu pendidikan maupun sarana dan prasarana secara berjenjang. Kita akan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan ke depan,” kata Nasruddin.
Menurut Nasruddin, aksi para mahasiswa ini salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan.[]
