Kamis, Juli 25, 2024

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...
BerandaPlt Wali Kota...

Plt Wali Kota Banda Aceh: PNS Boleh Hadiri Kampanye, Tapi…

BANDA ACEH – Plt Wali Kota Banda Aceh, Ir H Hasanuddin Ishak, MSi, meminta warga tidak golput pada pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota 15 Februari 2017 mendatang. Permintaan ini disampaikan Hasanuddin Ishak saat melakukan pertemuan dangan sejumlah wartawan lintas media di ruang kerjanya, Kamis, 3 November 2016.

Menurut Hasanuddin, partisipasi warga dalam menggunakan hak pilih sangat menentukan lahirnya pemimpin berkualitas yang akan memimpin Kota Banda Aceh ke depan.

“Saya minta masayarakat jangan golput, karena kalau golput yang rugi justru masyarakat sendiri. Bisa jadi calon yang akan menang bukan sosok yang berkualitas yang sesuai dengan keinginan warga kota,” ujar Hasanuddin.

Kepada media, Hasanuddin meminta mereka ikut mengambil peran dalam menyampaikan informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat terkait Pilkada, yang kemudian dapat menggugah kesadaran warga untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017 nanti.

“Media merupakan ujung tombak dalam penyampaian informasi, ini sangat penting. Saya pikir media harus mengambil peran ini,” kata Hasanuddin.

Dalam pertemuan tersebut, Plt Wali Kota juga menyinggung soal netralitas PNS. Secara tegas, Hasanuddin akan menindak jika ada PNS yang terbukti tidak netral pada Pilkada 2017 nanti.

“PNS sebagai aparatur negara tidak boleh terlibat dalam politik praktis, harus netral dan tidak boleh terindikasi menggalang dukungan untuk salah-satu pasangan calon,” kata Hasanuddin.

Namun, Hasanuddin tidak melarang PNS hadir pada kampanye Pilkada nanti, asal jangan menggunakan pakaian dinas dan atribut-atribut partai, atau atribut yang terindikasi mendukung salah-satu calon.

“PNS boleh datang agar mengetahui program-program dan visi misi pasangan calon,” kata Hasanuddin.

Pertemuan yang berlangsung satu jam ini, turut dihadiri Kasubbag Hubungan Kelembagaan dan Media Center Bagian Humas, Mahdi Andela MM serta sejumlah staf Humas.[]

Baca juga: