BerandaRatusan Juta Dana Korban Banjir Pidie Mengendap di BPBD, Dikembalikan ke Pusat?

Ratusan Juta Dana Korban Banjir Pidie Mengendap di BPBD, Dikembalikan ke Pusat?

Populer

SIGLI – Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat untuk korban banjir di Pidie sebesar Rp 538 juta, sebagian besarnya masih mengendap di BNPB Kabupaten Pidie.

Masih mengendapnya dana bantuan tersebut di rekening BPBD Kabupaten Pidie hingga saat ini karena hanya sebagian kecil saja yang dimanfaatkan untuk korban banjir. Di antaranya, untuk bantuan sewa rumah yang hancur sebanyak 32 unit rumah diberikan sebesar Rp 2,1 juta per rumah, totalnya hanya Rp 67.200.000.

Selain itu, ada yang digunakan sebagai uang operasional dan upah lelah para pekerja dari unsur TNI- Polri dan BPBD saat membersihkan kawasan banjir. Untuk item ini, sudah diselesaikan dan menghabiskan dana sebesar Rp 80 juta.

Informasi yang didapat  portalsatu.com dari Kepala BPBD Kabupaten Pidie, Apriadi, S.Sos didampingi Kabid Darurat dan Logistik, Ir. Dwan Ansari, Rabu, 8 Maret 2016, mengakui masih tersisa dana bantuan dari BNPB Pusat. Berdasarkan aturan kata Apriadi, tidak boleh menggunakan anggaran tersebut untuk item yang tidak sesuai dengan permohonan.

“Kita tidak berani menggunakan dana itu untuk kepentingan lain, kecuali sesuai dengan kebutuhan yang kita mohon kepada Pusat. Makanya hingga saat ini dana itu masih tersimpan di rekening BPBD,” kata Dewan Ansari.

Dia juga merincikan, sesuai item yang disahkan BNPB, dana itu hanya bisa digunakan untuk sewa 32 rumah sebesar Rp 67.200.000, biaya oprerasional termasuk uang lelah sebesar Rp 80 juta. Untuk kebutuhan sandang sebesar Rp 250 juta dan biaya dapur umum atau pangan sebesar Rp 70 juta.

“Dari item itu, hanya sewa rumah dan biaya operasional saja terpakai. Sementara item lainnya tidak bisa kita gunakan dulu, karena  pihak kecamatan tidak meminta serta tidak adawarga yang mengungsi,” katanya.

Sisa dana itu menurut Apriadi, harus dikembalikan ke BNPB Pusat setelah dibuat pertanggungjawaban kebutuhan di lapangan. Jika tidak dikembalikan dan digunakan di luar aturan, maka, lanjut Dewan, akan bermasalah dengan hukum. “Kita tidak mau bermasalah, sehingga sisa itu harus dikembalikan ke BNPB,” ujarnya.[](ihn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya