JAKARTA – Setelah sempat “menghilang”, rencana pembangunan Kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) Arun, Lhokseumawe, kini kembali mencuat. Kali ini, rencana tersebut disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said.
Dikutip dari detik.com, Selasa, 9 Februari 2016, Menko Perekonomian Darmin Nasution pagi tadi menggelar rapat koordinasi, membahas perkembangan rencana pembangunan kilang. Ada tiga lokasi yang tengah dikaji, yakni Bontang, Kalimantan Timur dan Tuban, Jawa Timur, serta Arun di Lhokseumawe, Aceh.
Hadir dalam rapat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Dirjen Migas Kementerian ESDM Wiratmaja, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, serta Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.
Sebelumnya dalam paket kebijakan ekonomi jilid VIII, sudah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pembangunan kilang. Salah satu keputusannya adalah membuka peluang swasta untuk berinvestasi, di samping juga bisa bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero).
Dalam rapat yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, diputuskan pembangunan kilang di Bontang dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah swasta atau public private partnership (PPP). Pertamina ditetapkan sebagai penanggung jawab.
“Keputusan paling penting bahwa pembangunan kilang yang sekarang diarahkan ke Bontang dilaksanakan dalam skema KPS, Pertamina ditetapkan sebagai penanggung jawab proyek. Kan jadi proyek kilang besar kedua setelah Tuban,” ungkap Sudirman, usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, seperti dikutip detik.com.
Sedangkan proyek kilang di Tuban tetap berjalan. Sudirman menyampaikan, sudah ada lima investor yang berminat. Dalam waktu dekat akan diputuskan pemenang lelang.
“Peminat kilang Tuban sudah ada lima pihak. Secara paralel eksekusi satu per satu dijalankan,” imbuhnya.
Di samping itu, juga sempat dibahas rencana pembangunan di Arun, Aceh. Menurut Sudirman, Arun juga berpeluang untuk dijalankan secara paralel bersamaan dengan dua pembangunan kilang lainnya. Apalagi mengingat total kebutuhan BBM nasional di 2025 adalah 2,6 juta barel per hari.
“Dalam pikiran pemerintah kalau keduanya jalan, tetep bisa diakomodasi karena kita butuh besar dalam 10 tahun ke depan. Pembangunan kilang akan dorong perputaran investasi di dalam negeri,” tegas Sudirman.
Informasi dihimpun portalsatu.com, wacana pembangunan Kilang BBM Arun gencar disuarakan pada masa Presiden Direktur (Presdir) PT Arun dijabat Iqbal Hasan Saleh. Ia merupakan putra Aceh yang karirnya bersinar di Pertamina. Putra Hasan Saleh itu pula “darah” Aceh yang paling tinggi jabatannya di perusahaan migas nasional tersebut sebelum ia dilantik menjadi Presdir PT Arun, pertengahan 2012.
Celakanya, saat Iqbal Hasan Saleh tengah menggebu-gebu mengumpulkan dukungan berbagai kalangan di Aceh untuk memperkuat perjuangan agar Pemerintah Pusat membangun Kilang BBM Arun, ia justru dicopot dari jabatan Presdir PT Arun, dan tidak diberi jabatan apa pun lagi di Pertamina.
Iqbal yang kala itu sudah menduduki kursi Presdir PT Arun setahun lebih, dicopot persis menjelang peletakan batu pertama proyek Regasifikasi LNG Arun pada penghujung 2013. Sejak saat itu upaya-upaya memperjuangkan pembangunan Kilang BBM Arun lambat laun nyaris tak terdengar lagi.[] (idg)