Kamis, Juli 25, 2024

BI Lhokseumawe Gelar ToT...

LHOKSEUMAWE - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota...

PPK Sawang: Uang Operasional...

ACEH UTARA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawang di bawah Komisi Independen Pemilihan...

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...
BerandaSah! Gaji Dewan...

Sah! Gaji Dewan Aceh Tengah Naik

TAKENGON — Anggota legislatif Kabupaten Aceh Tengah sepakat menaikkan gaji. Kesepakatan itu tertuang dalam rancangan qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang perubahan qanun nomor 11 tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah menjadi qanun.

Qanun tersebut lahir dalam rapat paripurna DPR Aceh Tengah, Selasa, 29 Agustus 2017 di ruang rapat DPRK setempat.

“Kemarin sudah kita ketok palu, hari ini kita bawa ke Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk diverifikasi,” kata Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Tengah Taqwa Wahab, kepada portalsatu.com Rabu, 30 Agustus 2017.

Kelanjutannya sebut Taqwa, usai diverifikasi di Biro Hukum Pemerintah Aceh, berikutnya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) sebagai acuan kenaikan gaji bagi dewan.

Dalam Perbub itu pula sebut Taqwa, akan dijelaskan secara detail nominal kenaikan gaji dewan sesuai kemampuan daerah Aceh Tengah.

Secara teknis katanya, nominal kenaikan gaji dewan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Pasal 5 Ayat 2 Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Merujuk pada Permendagri pasal 5 ayat 2 nomor 62 tahun 2017, jika kemampuan keuangan Aceh Tengah di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) maka dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

Sementara jika kemampuan keuangan daerah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), maka dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan
Daerah rendah.

“Ya, kemungkinan kita pada tingkat sedang,” kata Taqwa.

Sementara Permendagri pasal 6 dan 7 ayat 2 nomor 62 tahun 2017 menyebutkan, jika kemampuan keuangan daerah pada tingkat sedang, akan diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses, bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar lima kali uang representasi ketua DPRD.

“Jumlah perbulannya saya juga belum tau, Karena qanun itu tidak baku dia, artinya kita tidak boleh tentukan berapa jumlah kenaikan gaji,” sebut Taqwa.

Kenaikan gaji ini katanya, merupakan amanah undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPR.

Taqwa juga menjelaskan, jika pada 2 September 2017 undang-undang tersebut juga belum dituangkan dalam peraturan daerah atau qanun, maka gaji untuk dewan tidak dapat dibayarkan.

“Qanun no 11 tahun 2008 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan sudah tidak berlaku lagi, maka tidak ada landasan untuk pembayaran gaji dewan. Untuk itu perlu segera kita tuangkan dalam qanun turunan dari UU no 18 tahun 2017 itu,” ujarnya.

Mengacu pada PP Nomor 18 tahun 2017 mengatur tentang Acuan Umum Pemberian Berbagai Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Aturan itu juga membuka kemungkinan pemberian 80 persen biaya operasional secara sekaligus atau lumpsum. Padahal sebelumnya, pimpinan dan anggota DPRD dapat menerima tunjangan dan biaya operasional dengan mekanisme tombok atau adcost.

Dengan mekanisme itu, pimpinan dan anggota DPRD baru dapat memperoleh tunjangan operasional setelah memberi bukti-bukti pemakaian dana dalam bentuk kuitansi atau sejenisnya.

Atas dasar PP Nomor 18 tahun 2017 tiap pimpinan dan anggota DPRD di Indonesia juga akan menerima dana jaminan kecelakaan mulai Juli 2017. Mereka juga mendapat fasilitas pemeriksaan kesehatan lengkap dan rumah jabatan di wilayah masing-masing.[]

Baca juga: