BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR Aceh, Dalimi, mengaku belum mengetahui adanya perjalanan dinas sejumlah pejabat daerah ke Slovakia. Padahal kunjungan keluar negeri yang diduga menggunakan duit bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tersebut dilaksanakan saat Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018 belum selesai dibahas.

Menurut Dalimi, perjalanan dinas ke luar negeri sebuah hal yang lumrah. Terutama jika perjalanan dinas tersebut memberikan manfaat bagi daerah.

“Mengenai gubernur keluar negeri saya tidak tahu. Dan kalau memang gubernur keluar negeri emang-nya kenapa? Tidak ada masalah kan? Sejauh dia keluar negeri itu ada manfaat untuk Aceh, tidak ada masalah,” kata Dalimi menjawab portalsatu.com/, Kamis, 21 Desember 2017, malam.

Menurutnya, jika perjalanan ke luar negeri itu nantinya mendatangkan investor akan menjadi keuntungan bagi Aceh. Dia juga meminta sejumlah pihak untuk tidak berpikir negatif terkait hal tersebut.

“Jadi jangan terlalu negatif thinking-lah. Saya juga bingung jika ada pertanyaan orang pergi ke luar negeri, dan mereka juga tidak dilarang kok,” kata Dalimi.

Meskipun keberangkatan tersebut saat sedang pembahasan Rancangan KUA PPAS, Dalimi menilai tidak ada masalah. “Pembahasan KUA PPAS tidak orang perorangan, itu ada tim,” ujarnya.

Informasi diterima portalsatu.com/ menyebutkan, perjalanan dinas ke luar negeri oleh sejumlah pejabat tersebut guna menyurvei rencana pembelian pesawat milik Pemerintah Aceh. Dalam kunjungan itu, berdasarkan informasi itu, turut serta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Sekda Aceh Darmawan, Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan, dan Kadis Perhubungan. Perjalanan untuk melihat pabrik pesawat ini juga menggunakan dana kajian untuk pengadaan pesawat sebesar Rp1 miliar, yang sebelumnya telah diplot dalam APBA Perubahan 2017.

“Seharusnya dana tersebut digunakan untuk membayar akademisi yang paham tentang pesawat, tetapi digunakan untuk jalan-jalan. Parahnya mereka tidak menggunakan paspor dinas melainkan paspor kunjungan wisatawan,” tulis sumber yang tidak mau dicatat namanya tersebut.

Menyikapi hal ini, Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, membantah jika Sekda Aceh Dermawan ikut serta dalam rombongan Gubernur Irwandi Yusuf. “Sekda hana jak u Slovakia. Kepala Bappeda hana lon teupeu, neu kontak mantong langsung, ya. (Sekda tidak ikut ke Slovakia. Kepala Bappeda saya tidak tahu, hubungi saja langsung, ya,” ujar Mulyadi Nurdin menjawab portalsatu.com/, Rabu, 20 Desember 2017, malam. 

Namun, Mulyadi Nurdin tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait kebenaran keberangkatan rombongan Gubernur Irwandi untuk meninjau pabrik pembuatan pesawat terbang di Slovakia. portalsatu.com/ juga mencoba menghubungi Sekda Aceh, Dermawan, dan Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan untuk mempertanyakan hal serupa. Namun hingga berita ini di-publish, kedua pejabat daerah ini menolak panggilan telepon dari wartawan. Pesan singkat yang dikirimkan juga tidak berbalas.[]