SIGLI – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pidie akan dites urinenya. Langkah itu dilakukan sebagai upaya deteksi dini berapa besar pengaruh narkoba di lingkungan pemerintahan.
Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjend Pol. Ir. Sukandar, Rabu, 15 Maret 2023, kepada portalsatu.com/ mengatakan ia sudah meminta kepada Pj. Bupati melalui Sekda agar dapat mengatur jadwal pelaksanaan tes urine bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK). Selain secara lisan, BNN juga menyampaikan melalui surat.
"Pendeteksian dini bagi ASN kita lakukan sebagai langkah menciptakan lingkungan pemerintah bersih dari narkotika. Kenapa begitu, kalau kita mau membersihkan, tentunya diri kita harus bersih. Kita bersih maka akan menjadi contoh bagi masyarakat luas," kata Sukandar saat melakukan silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie di Rumah Dinas Bupati.
Menurut Sukandar, selain langkah tersebut, upaya pencegahan dan menekan angka penyalahgunaan narkoba, BNN juga bekerja sama dengan Kementerian Agama di daerah guna mewajibkan setiap calon pengantin tes urine.
"Hal itu perlu dilakukan, karena berdasarkan data dari Makamah Syariah, 60 persen kasus penceraian disebabkan penyalahgunaan narkoba," ungkap Kepala BNN Aceh.
Langkah lain upaya pemberantasan narkoba di tengah masyarakat, BNN Aceh mengajak pemerintah gampong untuk melahirkan qanun atau reusam gampong dengan sanksi sosial berupa pengusiran pengguna narkotika dari gampong.
"Kita mendorong adanya peraturan atau qanun gampong yang memberikan sanksi sosial bagi pengguna. Jika itu dilakukan, kita yakin, peredaran narkoba di Aceh turun drastis, karena tidak ada tempat bagi mereka," pungkas Brigjend Pol. Sukandar.
Pantauan portalsatu.com/, pertemuan BNN Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Pidie dipimpin Sekda Idhami, mewakili Pj. Bupati Wahyudi Adisiswanto yang sedang berada di Jakarta. Sedangkan dari DPRK dihadiri Wakil Ketua Muhammad Saleh.
Turut hadir Kepala BNN Pidie, AKBP Sabri, seluruh kepala SKPK, para camat, dan pengurus TP PKK Kabupaten Pidie.[](Zamahsari)
