Rabu, Juli 24, 2024

Tinjau Venue PON XII,...

SIGLI - Pemerintah Kabupaten Pidie meminta rekanan terus memacu pekerjaan tiga venue yang...

Wali Nanggroe dan Mualem...

JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

Balai Syura: Perempuan Aceh...

BANDA ACEH - Balai Syura Ureung Inong Aceh dan seluruh elemen gerakan perempuan...

Pemko Subulussalam dan Pemkab...

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menjalin kerja sama atau MoU dengan Pemerintah...
BerandaSidom Peng: Kepala...

Sidom Peng: Kepala Dinas Tak Bisa Diatur Bisa Langsung Dimutasi

LHOKSUKON – Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf alias Sidom Peng akan menindak tegas apabila ada kepala dinas atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang tidak disiplin. Apalagi, menurut Sidom Peng, secara lisan Mendagri sudah mengatakan, jika tidak bisa diatur atau kinerjanya melempen maka kepala SKPK harus diganti.

Baca juga: Jangan Ada Kongkalikong Dalam Pembahasan Anggaran

Wabup Sidom Peng menegaskan hal itu menjawab portalsatu.com di ruang kerjanya, Jumat, 15 Desember 2017. Terkait evaluasi kinerja para kepala SKPK, Sidom Peng menyebutkan, dirinya bukan sebatas evaluasi saja, tapi juga memantau kinerja mereka.

“Sebenarnya ini saya sendiri selaku pengawas di pemerintah. Ini bukan (hanya) mengevaluasi, tapi langsung saya ikuti tiap perjalanan dinas sendiri. Evaluasinya juga, apabila (kepala) dinas dalam rapat tidak menghadiri satu, dua, tiga kali, saya akan surati untuk peneguran. Satu, dua, tiga kali tidak hadir ada permasalahan, itu kita ambil sikap tegas. Apalagi ada secara lisan dari Mendagri, jika memang tidak bisa diatur, ini bisa dilakukan mutasi langsung,” ujar Sidom Peng.

Terkait ada yang menilai bahwa sebagian kadis terkesan bekerja hanya untuk bupati dan wakil bupati, Sidom Peng menjelaskan, “Kalau pemahaman di luar mungkin bisa seperti itu. Kalau saya lihat ini lebih ke atasan (bupati, wabup atau sekda). SKPK ini kan lebih ke atasan, karena dinas lebih ke teknis. Contoh pada suatu forum wartawan yang  dilaksanakan di Lido Graha, saya paparkan, media jika berkoordinasi dengan dinas, itu kan setiap dinas sifatnya teknis, program-programnya belum final. Jadi, finalnya ke kita, apakah di bupati, saya (wabup), sekda atau minimal kabag humas, itu lebih pasti untuk dipublikasi.”

“Di dinas programnya, di kita ada penganggarannya, ada kebijakan-kebijakan atau ada visi misi bupati yang harus diakomodir. Jadi, dinas, semua hasil musrenbang di kecamatan diakomodir, apakah anggarannya memadai atau memang visi misi bupati yang sudah berjanji pada masyarakat saat kampanye sudah masuk. Finalnya lebih ke Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ke saya atau bupati,” ujar Sidom Peng.

Lihat pula: Kadis Kerja Untuk Bupati Hingga Usulan e-RumahDuafa dan e-Kesehatan []

Baca juga: