BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan sejumlah baliho yang tidak mengantongi izin di kawasan Pasar Ikan Peunayong dan Simpang Lima, Jumat malam (13/11/2026). Penertiban dilakukan setelah pemilik media reklame tersebut mendapat teguran, tetapi tidak membongkar baliho secara mandiri hingga batas waktu yang diberikan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota menegakkan ketentuan pemasangan reklame sekaligus menjaga ketertiban dan estetika ruang publik. Keberadaan baliho tanpa izin dinilai perlu ditangani agar penataan kawasan perkotaan berjalan sesuai aturan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Yusnardi, mengatakan penertiban reklame tidak berizin dilaksanakan secara rutin setiap dua pekan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap pemasangan baliho dan media reklame di sejumlah kawasan kota.

Menurut Yusnardi, sebelum tindakan pembongkaran dilakukan, pemerintah telah memberikan teguran kepada pemilik baliho. Pemilik bahkan sempat meminta tambahan waktu untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

“Beberapa waktu lalu sudah kita berikan teguran, pemilik baliho juga meminta perpanjangan waktu untuk memotong sendiri baliho. Namun, sampai saat ini baliho masih berdiri. Oleh karena itu, titik fokus kita malam ini di dua kawasan tersebut,” ujarnya.

Penertiban pada malam hari dipilih untuk melaksanakan pembongkaran di dua lokasi sasaran dengan tetap memperhatikan kondisi aktivitas masyarakat dan lalu lintas di sekitarnya.

Yusnardi mengingatkan seluruh personel yang terlibat agar mengutamakan keselamatan selama kegiatan berlangsung. Pengaturan di lapangan juga perlu memperhatikan kelancaran arus lalu lintas, mengingat Peunayong dan Simpang Lima merupakan kawasan dengan aktivitas perkotaan yang cukup tinggi.

Ia meminta setiap anggota tim menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing agar proses penertiban berlangsung tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan.

Penertiban tersebut menjadi bagian dari pengawasan pemerintah terhadap penggunaan ruang publik untuk kepentingan reklame. Konsistensi pengawasan dan penegakan aturan diperlukan agar pemasangan media promosi di Banda Aceh berlangsung sesuai ketentuan serta tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota. [adv]