LHOKSEUMAWE Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) memiliki sisa waktu sekitar setahun lagi. Dengan sisa masa pemerintahan ini, adakah kemungkinan Zikir akan melakukan perubahan signifikan, atau mereka justru semakin disibukkan dengan ambisi sebagai calon incumbent yang akan bertarung pada pilkada 2017?
Akademisi Fisip Unimal, Dr. Nirzalin, M.Si., mengatakan, jika gubernur Aceh adalah gubernur yang negarawan, tentu akan memikirkan aspek finalisasi dari kinerjanya di sisa-sisa pemerintahan. Akan tetapi, kata dia, sayangnya publik melihat hal itu tampaknya tidak akan terjadi, karena kedua pemimpin Aceh, gubernur dan wakil gubernur, setahun yang lalu sudah berbicara persiapan pilkada 2017.
Artinya, ini kurang dari satu tahun pemerintahan ini akan tidak lagi efektif dalam mengelola birokrasi pemerintahan. Mereka akan mengkonsentrasi seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memenangkan pilkada 2017, kata Nirzalin menjawab portalsatu.com di Lhokseumawe, 4 Juni 2016.
Siapa yang mengawal?
Nirzalin menyebut sulit bagi publik secara umum untuk mengawal bagaimana pemerintahan Zikir yang kurang dari satu tahun ini dapat dioptimumkan, tidak sibuk dengan persiapan pilkada masing-masing pihak incumbent yang kebetulan keduanya akan bertarung.
Harapan satu-satunya untuk mengawal ini sebetulnya tinggal pada NGO-NGO yang kritis. Kalau publik itu, ya, sulit, karena persoalannya adalah ketika kita bicara pemerintah, bicara birokrasi. Ketika bicara birokrasi, itu sangat tertutup bagi publik, ujarya.
Satu-satunya yang bisa membongkar apakah pemerintah itu tetap bekerja pada relnya atau tidak, itu NGO-NGO yang kritis, yang independen atau yang tidak punya kepentingan pragmatis di Aceh. Tidak berada di bawah kendali kedua kontestan (incumbent) yang bertarung, kata Nirzalin lagi.
Nirzalin menilai penting didorong agar NGO-NGO independen untuk terus mengawal/mengawasi pemerintahan Zikir. Sebab, kata dia, NGO-NGO kritis yang eksis di Aceh selama ini relatif memiliki pengalaman, punya kemampuan analisis, dan memahami persoalan birokrasi.
Kemampuan itu ada pada mereka (NGO-NGO), tidak pada publik secara umum. Sedangkan kepada publik secara umum itu yang harus dikedepankan tentu bagaimana kemudian memilih pemimpin yang tepat di 2017, ujar Nirzalin.[] (idg)
Baca juga: