LHOKSEUMAWE- Ketua Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe, Haris Munandar melihat mencuatnya isu pemekaran ALA-Abas ini hanya dimainkan oleh kepentingan elite menjelang pilkada.
Sebelum Pileg kemarin juga isu ini dimainkan dan sesudah itu redup kembali, kemudian ada beberapa tokoh yang saya duga dalang utamanya namun dalam situasi politik kekinian hal tersebut biasa terjadi, kata Haris Munandar dalam siaran persnya, Senin, 15 Februari 2016.
SMUR menduga tidak semua masyarakat pantai barat selatan yang mendukung pemekaran ini. Menurutnya masyarakat di sana masih ingin menyatu dengan Provinsi Aceh. “Kita juga mengapresiasi langkah pemuda dan mahasiswa melakukan duek pakat terkait ini, alasan pemekaran itu bukan solusi untuk kesejahteraan, dan ini sudah melanggar perjanjian damai anatra RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM),” katanya.
Jika dilihat seksama, pemekaran seharusnya mengacu kepada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki karena ini menjadi landasan Pemerintah Aceh. Banyak daerah pemekaran di Indonesia belum berdampak apapun seperti pembangunan yang layak.
Seharusnya yang lebih fokus dikerjakan oleh rakyat Aceh sekarang ini bersama Pemerintah Aceh, yakni bagaimana dalam mengaplikasikan kewenangan Aceh yang telah ditentukan dalam UUPA,” katanya.
Haris mengatakan Pemerintah Aceh sudah seharusnya meningkatkan pembangunan yang merata ke semua wilayah. Terutama ke wilayah pantai barat Aceh, seperti pendidikan yang layak, kesehatan gratis, infrastruktur jalan, irigasi, dan wisata daerah.
Itu yang menjadi sasaran kita lebih utama, kepada pemerintah daerah seperti bupati atau walikota yang ada di pantai barat harus bekerja semaksimal mungkin, karena hal ini tugas mereka yang lebih utama, kata Haris.[](tyb)