BANDA ACEH – Akademisi STKIP Kusuma Negara Jakarta, Iswadi, meminta semua kandidat peserta pilkada tidak perlu takut dengan penambahan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) di Aceh. Menurutnya, tugas pasukan BKO tersebut untuk membantu agar pilkada berjalan aman dan tertib.
“Polisi bukan hanya mengamankan, akan tetapi harus mengantisipasi sejak dini sekaligus melakukan pemetaan. Harus ada yang patroli ke semua TPS agar siap menindak kalau terjadi kerusuhan,” kata Iswadi yang kini sedang mengambil program Doktoral Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, melalui siaran pers yang diterima redaksi portalsatu.com, Rabu, 21 September 2016.
Pria asal Aceh ini juga meminta agar personel BKO di daerah rawan atan mantan daerah rawan konflik untuk meminimalisasi potensi gangguan dan kecurangan pilkada. Menurutnya, hal ini sesuai dengan permintaan Pemerintah Aceh.
“Polri/BKO memiliki 3 tugas pokok dalam pengamanan pilkada. Mengenai keamanan, Polri juga harus memastikan agar distribusi surat suara dapat berjalan lancar di tiap-tiap daerah, khususnya daerah bekas konflik, seperti di Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara, dan beberapa daerah lain yang memang rawan,” kata mantan Dekan III FKIP Universitas Serambi Mekah Aceh ini.
Ini pula yang menjadi alasan Iswadi mendukung pengiriman pasukan BKO ke Aceh guna meminimalisasi gangguan pilkada. Selain itu, kata dia, polisi juga punya kewajiban mengawal distribusi, menjamin rasa aman bagi pemilih, termasuk Ketua KIP, PPK, Panwas, dan jajarannya.
“Kalau ada indikasi kecurangan tinggal menindak,” katanya.
Di sisi lain, Iswadi juga mengingatkan bahwa black campaign yang berbau daerah dan kepentingan politik dapat dimasukkan dalam kategori hate speech. Menurutnya, hal tersebut dapat diproses sesuai aturan.
“Praktik money politic, akan diproses secara pidana umum, tidak lagi pidana pemilu,” kata Iswadi yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Cegah Kriminal Indonesia (LCKI) ini.[](bna/*sar)
