BANDA ACEH – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo, menyebutkan banyak program pembangunan Aceh yang belum selesai. Hal ini menyebabkan dia harus turun tangan agar apa yang telah diprogramkan ini bisa diselesaikan untuk kemajuan Aceh di masa depan.
Salah satu program pembangunan yang belum selesai, menurut Soedarmo, seperti pembangunan Waduk Krueng Kereuto.
“Masih ada persoalan yang menjadi masalah, dan ini yang mengharuskan saya turun (ke lapangan),” ujar Soedarmo kepada awak media, saat silaturahmi bersama pimpinan media dan organisasi wartawan di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa, 8 November 2016.
Selain Waduk Krueng Keureuto, fokus pembangunan yang menjadi perhatian Soedarmo adalah proyek Waduk Paya Seunara di Sabang. Menurutnya proyek pembangunan tersebut masih menyisakan masalah termasuk pembebasan lahan.
“Masih ada beberapa orang yang belum menerima dana pembebasan lahan. Pada dasarnya delapan orang. Saya akan meminta Plt Wali Kota Sabang supaya menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini. Karena ini harus segera dialiri air,” ujarnya.
Dia juga meminta eksekutif untuk segera menyelesaikan sejumlah qanun yang selama ini tertunda. Hal tersebut termasuk Qanun Pilkada Aceh.
“Alhamdulillah kemarin saya sudah mengambil surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri atas dasar pengajuan provinsi. Kemudian juga Permendagri tentang SUPK khusus tentang Aceh yang harus diselesaikan akhir 2016. Plus yang terpenting adalah tentang pengesahan APBA,” katanya.
Mengenai hal ini, Soedarmo meminta kepada para SKPA plus kementerian atau tim agar bisa menyelesaikan pembahasan APBA paling lambat pertengahan Desember 2016. Pasalnya menurut Soedarmo, APBA merupakan dasar pelaksanaan program-program yang dilakukan SKPA untuk Aceh.
“Selama ini Aceh selalu terlambat, selalu telat, karena memang selalu ada kepentingan-kepentingan, karena mungkin kepentingan-kepentingan itu tidak pernah ketemu,” katanya.
Dia berharap pembahasan APBA mampu diselesaikan dalam kurun waktunya menjabat sebagai Plt Gubernur Aceh. Apalagi menurutnya sebagai pelaksana tugas Soedarmo mengaku tidak memiliki kepentingan.
“Kepentingan Plt adalah hanya bagaimana mengesahkan APBA dengan cepat dan bisa segera dilaksanakan. Tiga bulan yang saya lakukan, ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi apa yang saya lakukan ini adalah untuk melaksanakan tugas dari kementerian untuk rakyat Aceh. Ini yang terpenting,” katanya.
Dia juga berharap agar DPR Aceh untuk tidak mengganggu perencanaan program-program yang disusun eksekutif agar pembangunan Aceh bisa dilakukan dengan cepat. “Ayo sama-sama lah bagaimana kita menyeruakan, sama-sama lah kita duduk bersama membangun Aceh untuk kedepan ini jangan sampai ketinggalan. Dengan dana yang besar seperti ini, kita sangat prihatin,” katanya.
Dia kemudian membandingkan kondisi Aceh yang memiliki dana besar tetapi jauh ketinggalan dengan Medan, Sumatera Utara. Padahal luas wilayah dan dana yang dikucurkan untuk kota Jiran tersebut tidak sebesar Aceh.
“Medan itu tidak sebesar Aceh. Tetapi kan kondisinya berbeda, apa permasalahannya ini yang harus kita cari. Jadi ini yang pertama harus saya tuntaskan selama tiga bulan ini, saya berharap dana yang ada ini bisa digunakan secara maksimal, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.[]