LHOKSUKON – Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu, menyayangkan kinerja eksekutif yang nilai lambat menangani dampak bencana alam di Kecamatan Lapang dan Baktya Barat yang terjadi pada November 2022 ini.
Razali Abu menyebut bencana alam tersebut yakni jebolnya tanggul Sungai (Krueng) Keureuto di Gampong Merbo Jurong, Kecamatan Lapang, dan abrasi pantai di Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, dan Gampong Paya Bateung, Kecamatan Baktya Barat, Aceh Utara.
Menurut Razali Abu, jebolnya tanggul sungai berdampak banjir merendam permukiman penduduk. Masyarakat Merbo Jurong terpaksa membangun tanggul darurat dengan memasukkan tanah ke dalam karung-karung bekas yang kemudian disusun di tepi sungai. Namun, kata dia, tanggul darurat hasil swadaya masyarakat itu berpotensi jebol lagi saat debit air sungai tinggi jika hujan deras kembali mengguyur kawasan Aceh Utara.
Oleh karena itu, kata Razali Abu, butuh perhatian Pemkab Aceh Utara melalui BPBD untuk bergerak cepat membangun kembali tanggul di Merbo Jurong. Begitu pula penanganan terhadap pantai yang mengalami abrasi di Kuala Keureuto dan Paya Bateung.
.
“Aceh Utara ini daerah rawan banjir. Kepala BPBD jangan diam saja menunggu datangnya banjir dan bencana alam lainnya. Jangan hanya bisa mempersiapkan dana APBK untuk pengadaan mi instan dan telor untuk korban banjir,” kata Razali Abu kepada portalsatu.com lewat telepon, Senin, 21 November 2022.
Razali Abu meminta Pj. Bupati dan Kepala BPBD bekerja serius melobi pemerintah pusat melalui kemeterian/lembaga terkait untuk membantu anggaran penanganan bencana alam di Aceh Utara.
“Selama ini yang menjadi sasaran sorotan masyarakat pasca-bencana alam adalah anggota DPRK. Seperti bencana alam di Lapang dan Baktya Barat itu, yang jadi sasaran anggota dewan dapil ini, bukan Bupati dan Kepala BPBD. Jadi, kami yang jadi sasaran masyarakat akibat lambatnya kinerja eksekutif,” tegas Razali Abu.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara, Asnawi, mengatakan di BPBD tahun ini tidak ada anggaran rehab-rekon. “Diambil alih Kementerian PUPR di waktu datang Menteri PUPR ke Lhoksukon (meninjau dampak banjir beberapa waktu lalu),” ujarnya menjawab portalsatu.com via WhatsApp, Senin (21/11).
“Coba konsultasi dengan Pak Jafar, Kabid Pengairan PUPR, apakah ada penanganan di dalam paket tersebut,” kata Asnawi saat ditanya apakah sudah ada penanganan dari BPBD terhadap bencana alam tersebut, dan kapan kapan tanggul jebol itu akan diperbaiki.
Namun, Asnawi tidak merespons saat ditanyakan langkah apa yang telah diambil BPBD terhadap bencana alam tersebut.
Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara, Jafaruddin, mengatakan tahun ini belum tersedia anggaran untuk penanganan tanggul jebol di Merbo Jurong, Lapang. “Ya, benar, belum ada anggaran. Semoga bisa tertampung di APBA 2023. Dari Dinas PUPR kita tidak tersedia anggaran untuk penanganan bencana, dan sampai saat ini belum pernah kita tangani,” kata Jafar dikonfirmasi melalui WA, Senin (21/11).
“Terkait informasi dari BPBD tentang dana rehab-rekon sudah tersedia tahun ini, sampai saat ini kami juga (belum) mendapat informasi. Karena kalaupun ada, tentu penempatan anggaran tidak di PUPR,” pungkas Jafar.[](red)