JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra menagih janji pemerintah untuk benar-benar mewujudkan janjinya terkait tidak adanya pembungkaman kritik.
Hal ini merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan kalau kritik boleh-boleh saja disampaikan terkait kritik BEM UI kepada dirinya yang menyebutnya The King of Lip Service.
“Presiden Jokowi sudah menyampaikan kalau kritik itu boleh-boleh saja karena kita negara demokrasi,” kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky, Kamis 1 Juli 2021.
“Di sisi yang lain, BEM UI tentu juga memiliki pandangan dan analisa tersendiri mengapa mereka berpandangan seperti itu terhadap Presiden,” ungkap Herzaky.
Menurut Herzaky, inilah dinamika demokrasi karena kritik harus dianggap sebagai ‘vitamin’ dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah saat ini.
“Harapannya tentu pernyataan presiden bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi itu bisa dijadikan kenyataan di lapangan,” ucap Herzaky.
Dia menilai pernyataan Jokowi itu sepatutnya direspon dengan tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah.
Jangan pula, lanjut Herzaky, kemudian beasiswa mahasiswa ada yang dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta munculnya serangan masif di media sosial, ataupun dibawa ke ranah hukum.
Oleh karena itu, Herzaky menyebut Partai Demokrat meminta para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, untuk mendukung statement Presiden Jokowi bahwa beliau bukanlah king of lips service seperti yang disampaikan oleh BEM UI.
“Di sinilah pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik,” jelas Herzaky.
Ia berharap jangan sampai terjadi di kemudian ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. [rilis]
