Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf menekankan pentingnya dilaksanakan verifikasi terhadap usulan program kegiatan bersumber dari dana desa, sehingga memenuhi azas prioritas kebutuhan masyarakat dan sinkron dengan program Pemerintah Daerah.
Hal itu disampaikan Wabup Fauzi Yusuf dalam arahannya pada rapat koordinasi percepatan penyaluran dana desa tahun 2020 di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, berlangsung di Oproom Setdakab Aceh Utara, Senin, 3 Februari 2020. Rapat tersebut dibuka oleh Asisten I Sekadakab Dayan Albar, SSos, MAP, diikuti oleh pejabat SKPK dari leading sector terkait.
Sebelumnya, pada November 2019 lalu, Wabup Fauzi Yusuf telah turun langsung ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan program pembangunan bersumber dari dana desa. “Hasil Monev bulan November 2019, agar dilaksanakan Bimtek untuk aparatur/perangkat desa agar mengetahui tupoksinya dalam menganggarkan dana yang bersumber dari dana desa,” tegas Fauzi.
Selain Bimtek bagi aparatur gampong, lanjut Fauzi, juga perlu dilakukan Bimtek bagi petugas verifikasi di tingkat kecamatan. Petugas ini nantinya harus melakukan verifikasi terhadap semua usulan program kegiatan dari gampong-gampong, sehingga memenuhi azas prioritas, baik kebutuhan masyarakat maupun prioritas ari Pemeritah Kabupaten.
“Dua orang dari kecamatan untuk dilakukan Bimtek, sebagai tim verifikasi dalam memverifikasi usulan dari desa dengan memasukkan program prioritas dari Pemerintah Kabupaten,” ungkap Fauzi.
Pada kesempatan itu, Fauzi juga menekankan agar usulan gampong memasukkan program prioritas pembuatan qanun tentang hak desa. “Para geuchik agar dapat mengeluarkan qanun desa, qanun adat, syariat dan reusam, sehingga dapat memberi sanksi terhadap pelanggar aturan”.
Dana desa, lanjut Fauzi, juga perlu memprioritaskan ploting anggaran untuk honororarium petugas pageu gampong. Dalam rangka menyusun qanun gampong, di mana akan mendatangkan sejumlah narasumber sebagai tim penyusun, juga perlu disediakan anggaran dari dana desa.
“Bulan Oktober nanti akan dilaksanakan Monev untuk kembali melihat kinerja aparatur/perangkat desa. Apakah program prioritas ini sudah dijalankan atau belum. Ataupun kalau ada kendala, persoalannya apa, dan apakah sudah diupayakan solusinya,” tegas Fauzi.[](adv)
