BANDA ACEH – Pimpinan Dayah Ummul Ayman, Waled Nurzahri, menyikapi dengan bijaksana kritikan beberapa pihak yang mempertanyakan fungsi Lembaga Wali Nanggroe (LWN) Aceh.
“Kami menerima kritikan dan masukan. Selama ini ada yang sebut Wali Nanggroe tidak mudah ditemui atau diwawancarai. Tapi sebenarnya, kita terbuka. Insya Allah, tiga bulan setelah ini, kita adakan debat terbuka, kita hadirkan semua pihak, baik penentang ataupun pendukung. Kita undang semua media supaya hasilnya dapat disampaikan ke seluruh rakyat. LWN punya kita bersama,” kata Waled Nu, sapaan akrab ulama ini, kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Selasa 11 April 2017.
Waled Nu meminta masyarakat Aceh untuk hati-hati berbicara tentang masalah tokoh publik. Karena, kata dia, menghormati pemimpin adalah hal penting.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Waled Nu minta masyarakat Aceh bersabar dulu tentang kinerja Wali Nanggroe.
Kata Waled Nu, Tuha Peut dan semua pendukung kerja Wali Nanggroe baru dilantik bulan Agustus 2016.
“LWN ini penting. LWN adalah amanah MoU Helsinki yang merupakan kebanggaan Aceh. Sistem khas Aceh hanya LWN ini, Makanya masyarakat Aceh harus mendukung LWN. Kalau ada yang belum mendukung, itu karena ketidaktahuan. Tak kenal maka tak sayang. Kita bicarakan di dalam debat terbuka nantinya,” kata Waled Nu, yang juga Ketua Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Sebagaimana diketahui, Wali Nanggroe Aceh bertugas menaungi adat dan kebudayaan Aceh. Dalam menjalankan tugas, Wali Nanggroe dibantu oleh Tuha Peuet, Tuha Lapan, dan para keurukon katibul wali.
Tuha Lapan Wali Nanggroe terdiri dari imum mukim dari seluruh kabupaten/kota. Masing-masing wilayah mengirim dua imum mukim.
Wali Nanggroe Aceh ke 9, sekarang, dijabat oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, dengan masa tugas delapan tahun, sisa tugas lima tahun lagi.[]
