Oleh: Taufik Sentana*
SANGAT menarik untuk mendalami makna sambutan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tgk. H. Malik Mahmud Al-Haythar pada sambutan Musyawarah Besar (Mubes) Partai Aceh (PA) pada 27 Februari 2023 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.
Namun, sambutan itu agaknya ditengarai oleh salah satu media pada pada perkara perebutan “Peng Griek” semata. Orientasi itu menjadi judul berita yang besar di halaman utama. Dan itu bisa menjadi sah secara angle berita.
Hanya saja, judul itu seakan merefleksikan bangunan karakter elit politik kita saat ini. Entah, apakah ini juga merepresentasikan politik rezim yang di Jakarta?”
Seperti berita lainnya, judul itu segera selesai setelah dibaca dan tenggelam dalam perkara perkara yang menindih kita.
Dalam catatan penulis dari laman berita Portalsatu, sedikitnya ada 5 butir penting dan esensial dari sambutan Tuan kita H. Malik Mahmud.
Pertama, pergerakan bangsa Aceh dan perlawanannya yang khas terhadap penindasan.
Kedua, terkait sumber daya alam yang masih potensial, bahkan melebihi emirat Arab sekarang. Itu hanya bisa dimanfaatkan optimal apabila Aceh memiliki otoritas penuh atas sumber daya alammya.
Ketiga, marwah Aceh, yang dipresentasikan lewat kepentingan umum entitas Aceh, bangsa Aceh dan kebudayaannya, termasuk kekhasan agama Islam: sebab, ajaran Islam telah menjadi basic value perjuangan heroik sejarah Aceh selama ini.
Keempat, kemandirian dan kedaulatan. Mungkin ini sejalan dengan poin di atas, kemandirian secara signifikan terkait pengelolaan sistem pemerintahan” dan kehidupan ekonomi dengan sirkulasi untuk kepentingan Aceh.
Kelima, merawat perdamaian dalam nota MoU Helsinki sebagai pilar kemajuan Aceh pasca pergolakan sejak 1953 ke periode 1976 hingga perundingan 2005. Artinya, perdamaian sebagai aset bagi pembangunan masyarakat di setiap setiap dimensinya.
Sebagai pemangku gelar kewalian nanggroe, apa yang menjadi poin dan pandangan Tuan Malik Mahmud itu adalah skala pergerakan dan perbaikan Aceh ke depan.
Poin-poin di atas tidak hanya penting bagi Partai Aceh, tetapi juga, setidaknya bagi partai lokal lain dan bahkan partai nasional. Itu semacam nasihat pamungkas untuk pijakan marwah Aceh ke depan secara politis.
Dalam pandangan ini, politik adalah ikatan elemen struktur sosial dan kultural yang mengarah pada visi besar Aceh untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
Filosofi Peng Griek
Menarik pula untuk menarik benang merah antara marwah politik yang kita maksud dengan istilah :”peng griek” (Aceh: uang receh).
Tentu ada muatan sejarah-psikologis tertentu kenapa ungkapan metaforis itu terucapkan di depan khalayak umum, oleh seorang yang kita muliakan, apalagi sebagiannya adalah para elit politik dan representatif kekuasaan daerah.
Secara normatif, peringatan untuk tidak lalai dengan peng griek adalah satu ajakan untuk fokus pada hal besar dan solusi pembangunan masyarakat. Suatu ungkapan yang bijak penuh kebenaran.
Makna normatif lainnya adalah, bahwa dalam ranah kekuasaan, setiap peng (memang) berlaku “griek”, dan tak akan pernah memuaskan di manusia (si pejabat).
Orang akan selalu merasa kurang walau seluruh fasilitas sudah terpenuhi, hingga mulutnya tertutup oleh tanah.
Maka dari itu, hendaknya orientasi dalam politik yang bermartabat adalah khidmat dan pelayanan bagi masyarakat. Walau ini berat. Bahwa, bisa saja peng griek di mata pejabat adalah kemewahan di mata masyarakat kecil.
Jadi secara filosofis, tidak lalai dengan peng griek bisa bermakna ganda juga. Yang keduanya dengan makna negasi, bahwa kita mesti mendapat ceruk proyek besar, akses proyek yang besar dan limpahan bonus yang besar pula. Jangan lalai dengan peng griek.
Tentu bukan makna negatif itu yang hendak dimaksud tuan Wali kita. Sebab makna negasi itu justeru merusak marwah Aceh sendiri untuk jangka panjang.
Sebagaimana di akhir kejayaan Aceh dulu bahwa, intrik kekuasaanlah yang memperlemah struktur kerajaan (masyarakat) Aceh sehingga dominasi penjajah semakin kuat.
Bukan Sekadar Politik
Dalam sejarahnya, menurut penulis, politik Aceh adalah politik yang berbasis nilai (basic value). Jadi, bukan sekadar politik pragmatis tanpa falsafah murni dan arah.
Memang, representasi politik adalah kekuasaan (baca: kekuatan untuk memelihara dan memakmurkan) segenap potensi untuk kepentingan bersama, dari suatu konsensus tertulis yang diperjuangkan.
Di atas semua itu, di antara yang paling penting dari gambaran politik Aceh adalah perhatian terhadap otoritas ulama, atau bersanding dengan syara’, sehingga tidak ada ruang untuk sekularisasi dan relativisme.
Walau jamak didengar, dalam politik tidak ada hitam dan putih, yang ada hanya “kepentingan”.
Namun, itu tidak sepenuhnya benar, sebab dalam praktiknya yang luhur, politik (kebijakan) mesti untuk kepentingan yang putih”, suatu kebenaran yang diyakini bersama, suatu konsensus untuk mencapai tujuan tinggi.
Di antara makna tujuan tinggi tersebut adalah menjadikan politik sebagai elemen penggerak kebijakan di dalam dan luar negeri, bahkan kebijakan dakwah.
Seperti disebutkan dalam laman abulyatama.id bahwa dalam masa kepemimpinan Sultan Mughayat Syah yang relatif singkat, hanya sampai tahun 1528 M, tetapi ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kukuh.
Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu: (1) mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga tidak bergantung pada pihak luar; (2) menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara; (3) bersikap waspada terhadap negara kolonial Barat; (4) menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar; (5) menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan nusantara.
Sepeninggal Mughayat Syah, dasar-dasar kebijakan politik ini tetap dijalankan oleh penggantinya. Dengan peran di atas pula, Aceh telah melebar hingga ke semenanjung Malaya dan Minangkabau.
Marwah dan Identitas
Merujuk Kanda Syukri, yang dilansir dari portalsatu.com/ bahwa pondasi ideologi yang dibangun oleh Tgk. Hasan Di Tiro merupakan suatu pondasi yang kukuh. Cara berpikir sosok ini dan kecendekiaannya dapat menjadi model kehidupan Aceh yang modern (bukan westernisasi). Sehingga kita dapat melihat gambaran realitas kemarin dan hari ini.
Relevansi ini sebagai ikatan sejarah dan kultural dalam mencerna perubahan zaman dengan ragam tuntutan perubahan yang cepat.
Yaitu tentang bagaimana orang Aceh dapat kembali mengenal jati dirinya sendiri. Identitas mereka yang paling inti. Yaitu, memiliki pemikiran yang khas dan maju; brilian dalam memutuskan dan dapat bersikap secara terbuka. Sehingga tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal remeh yang justru menghambat kemajuan Aceh.
Dalam poin ini menurut Kanda Syukri bahwa hal yang pahit dalam perjalanan Aceh yang digagas Tgk. Hasan Di Tiro dapat menjadi pijakan pergerakan dalam merefleksikan pikiran pikiran kita, bahkan dalam kondisi kita hari ini.
Walaupun kita ketahui bahwa cita-cita Tgk. Hasan ingin memisahkan diri secara mutlak dari republik tidak terealisasi. Namun, ini hendaknya menjadi hikmah untuk Aceh.
Pengalaman masa lalu dan cerminan masa konflik hendaknya menjadi suar dalam menata kembali Aceh dengan marwah dan identitasnya yang khas, Aceh yang memiliki daya tawar saat bersinggungan dalam ragam kepentingan umum (khalayak Aceh), apalagi bila terkait dengan nilai-nilai orisinalitas ajaran Islam serta pengamalannya.[]
*Taufik Sentana.
Menetap di Aceh sejak 1996. Bergiat di pendidikan Islam. Peminat studi sosial dan budaya. Sekarang berdomisili di Aceh Barat. Sedang merampungkan Buku Inspirasi Seribu Bulan untuk momen Ramadan dan refleksi sosial.