Jika dilihat dari sektor usaha, Aceh memiliki peluang lebih sedikit dibandingkan daerah lain di Indonesia. Namun, kehadiran UMKM menjadi salah satu penopang untuk mengisi kekosongan tersebut. Bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap eksistensi perekonomian Aceh?
Jurnalis di Banda Aceh, Irma Hafni, mewawancarai Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Dr. Iskandarsyah Madjid, melalui telepon, Sabtu, 17 Juni 2023. Berikut penjelasan Iskandarsyah Madjid yang selama ini banyak terlibat sebagai pembina dan pengamat UMKM di Aceh:
Selaku dosen FE, juga sebagai pengamat sekaligus pembina UMKM di Aceh, bagaimana Anda melihat geliat UMKM di Aceh belakangan ini? Khususnya pascapandemi Covid-19?
Alhamdulillah, sudah ada perubahan generasi. Generasi yang lama mulai digantikan oleh generasi yang mudah sehingga energi mereka lebih besar. Produk-produk yang dihasilkan pun sudah lebih bagus-bagus dan bisa tembus pasar internasional.
Aceh selalu jadi daerah termiskin di Sumatera, bagaimana peran UMKM dalam menciptakan peluang kerja dalam mengatasi kemiskinan ini?
Ya, itu sudah sangat pasti karena memang para pelaku UMKM itu tidak bisa sendiri. Kebanyakan mereka mempekerjakan orang-orang di lingkungan sekitar mereka: ibu-ibu yang produksi camilan atau gorengan. Dan itu sebenarnya kan tipe tenaga kerja yang tersembunyi, pengangguran terselubung. Jadi, ini tipe angkatan kerja yang tidak tampak secara statistik bahwa UMKM menyerap tenaga kerja.
Bagaimana dengan peran anak muda di sektor UMKM?
Sekarang sudah mengarah pada anak muda yang masuk ke ranah digital, sudah muncul konsultan-konsultan independen yang membantu UMKM. Jadi ada sinergisitas antara UMKM dan lapangan pekerjaan yang menyasar anak muda.
Sebenarnya peluangnya banyak, cuma sekarang masa transformasi bagaimana UMKM Aceh bisa tembus pasar global, paling tidak pasar nasional dulu, sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih besar lagi. Itu baru di dunia produksi. Terus di dunia pemasaran, tentunya akan membuka banyak peluang kerja untuk memasarkan produk UMKM atau yang menularkan usaha itu kepada orang lain. Cuma belum masif, masih kurang, belum begitu terasa.
Bagaimana dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM di Aceh?
Sebenarnya pemerintah tidak boleh langsung. Pertama, adalah kebijakan. Yang belum terbangun adalah ekosistemnya. Kalau ini belum terbangun, pergerakan UMKM agak berat. Apa saja ekosistem itu? Lembaga keuangan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ini belum terbangun dengan baik. Itu urusan pemerintah karena membangun kebijakan.
Kedua, membangun infrastruktur. Karena sibuk membangun digitalisasi, yang konvensional kita tidak bangun. Misalnya, pasar UMKM untuk berjualan tidak dibangun sehingga mereka beralih ke kaki lima, kaki lima pun akhirnya digusur. Harusnya ini ada jaminan tempat dari pemerintah yang bagus. Ini jangan lupa diperbaiki, kita sibuk marketplace, tapi yang konvensional dilupakan. Sekarang banyak teori yang mengombinasikan antara konvensional dengan digital.
Ketiga, pemerintah perlu intervensi pada hal-hal tertentu seperti memberikan insentif dalam bentuk fiskal seperti pengurangan pajak yang kira-kira berguna bagi UMKM. Misalnya Dinas Perdagangan dan Industri, bisa membangun rumah kemasan yang ramah UMKM sehingga tidak perlu lagi mereka cetak ke luar dan bisa dengan jumlah minimal. Uangnya pun akan berputar di Aceh. Ini perlu intervensi pemerintah, tapi tanpa merusak pasar yang sudah ada khusus UMKM.
Dari segi perbankan, yang hanya single bank syariah di Aceh, apakah ini tantangan atau peluang bagi UMKM?
Bagi saya bukan persoalan, artinya yang ada ini sangat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan yang berkah secara syariah. Yang tampak dan besar BSI (Bank Syariah Indonesia), tapi kita punya Bank Aceh Syariah yang harus ramah pada UMKM. Dua bank ini yang berperan sudah sangat membantu, cuma bisa enggak ramah terhadap UMKM.[]