BLANG PIDIE – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat Daya, Miswar, mempertanyakan kebijakan pemerintah Aceh Barat Daya yang sering memenangkan kontraktor luar dalam proses lelang proyek di Aceh barat Daya. Dalam beberapa proyek, kontraktor lokal hanya menjadi penonton.
“Pemerintah Aceh Barat Daya dalam melakukan pelelangan paket proyek besar di Aceh Barat daya yang tidak memberi kepercayaan kepada para kontraktor lokal menjadi rekan dalam melakukan berbagai paket proyek,” katanya, melalui Whats App kepada Portalsatu.com.
Dia menjelaskan hasil penelesuran pihaknya pada Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE) Aceh Barat Daya dari 124 proyek besar, 93 Proyek dimenangkan oleh kontraktor atau pengusaha luar Abdya, sedangkan kontraktor lokal hanya memenangkan 31 proyek besar termasuk ada beberapa proyek yang masih dalam proses pelelalangan.
Dalam hal ini, dia mencontohkan pembangunan jalan 30 ruas lama muda-Krueng Teukueh yang menelan anggaran APBD dengan total anggaran 19,6M, dimenangkan oleh PT Haikal Inti Sejahtera yang berkantor di Aceh Besar. Seterusnya peningkatan jalan Ie Merah – Lama Muda sumber anggaran dari APBD dengan anggaran 30,65M yang juga dimenangkan oleh kontraktor luar Abdya yaitu, PT AYBA Aceh perdana berkantor di Aceh Besar.
'Kita akan menelusuri proses lelang proyek di aceh barat daya apakah sudah sesuai dengan peraturan atau ada pihak yang bermain dengan pelalangan proyek ini,” ujar Miswar.
Menurutnya, Pemerintah Aceh Barat Daya dalam hal ini sepertinya tidak menjalankan instruksi Presiden dalam pertemuan dengan para Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia, agar proyek di daerah yang dibiayai oleh APBK di prioritaskan bagi pengusaha atau kontraktor lokal. Padahal, katanya, hal tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
“APBK, APBA, dan APBN memang identik dengan pembangunan proyek, di antaranya pembangunan gedung, jalan atau pengaspalan, pengadaan barang dan jasa,proses tender dan pelelangan mayoritas proyek tersebut dimenangkan oleh para kontraktor luar daerah, seperti Aceh Selatan, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Banda Aceh, Semarang, dan Jakarta. Sangat terlihat bahwa Kontraktor luar daerah sangat mendominasi, hal seperti ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah Aceh Barat Daya bisa memberi kepercayaan kepada kontraktor lokal untuk mengerjakan setiap paket proyek yang ada di Aceh Barat Daya, agar sirkulasi dana yang diberikan pusat ke daerah tidak kembali ke pusat, melainkan hanya berputar demi kemajuan pembangunan daerah dan tidak merosotnya ekonomi daerah seperti sekarang,” kata Miswar.[]
Laporan Ramadhan