Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
Beranda10 Laporan Dugaan...

10 Laporan Dugaan Pidana Pemilu, Panwaslih Aceh Utara: Tak Bisa Ditindaklanjuti

LHOKSUKON – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara menerima sejumlah laporan dugaan tindak pidana pemilu di beberapa kecamatan, khususnya tentang pengrusakan dan penghilangan Alat Peraga kampanye (APK). Namun, setelah dilakukan penyelidikan bersama Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu), laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Hal itu dikatakan Kondiv. Penindakan dan Pelanggaran Panwaslih Aceh Utara, Safwani, S.H., kepada portalsatu.com, Sabtu, 2 Maret 2019. Menurut dia, laporan pengrusakan dan penghilangan APK yang diterima pihaknya meliputi Kecamatan Tanah Jambo Aye, Paya Bakong, Muara Batu, Kuta Makmur, dan sejumlah kecamatan lainnya.

“Ada 10 laporan dugaan tindak pidana pemilu yang masuk ke kita terkait pengrusakan atau penghilangan APK. Akan tetapi, setelah kita lakukan penyelidikan bersama Gakkumdu di lapangan, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak bisa kita tindak lanjuti,” ujar Safwani.

Safwani menyebut salah satunya laporan dari caleg Abdul Samin di Kecamatan Tanah Jambo Aye yang tidak cukup unsur pidana pemilu. “Itu merupakan tindak pidana umum, sehingga si caleg atau korban harus melaporkan ke kepolisian setempat untuk proses penanganannya. Karena pelaku pengrusakan atau penghilangan APK itu sipil dan tidak terlibat sebagai peserta pemilu atau pun timses dari caleg manapun,” katanya.

Menurut Safwani, pada Januari 2019 lalu, pihaknya telah menangani pelanggaran administratif yang dilakukan caleg Perindo dari Dapil II, Bustamam. Caleg ini dilaporkan oleh Panwascam Matangkuli masih menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum Gampong Lawang Pirak, Kecamatan Matangkuli.

“Dalam sidang penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada 12 Februari lalu, caleg Bustamam itu telah kita putuskan terbukti bersalah dan telah dilakukan eksekusi atas putusan tersebut oleh KIP Aceh Utara, dengan mencoret namanya dari daftar caleg,” pungkas Safwani.[]

Baca juga: