BerandaBerita Banda Aceh17 Tahun Damai Banyak yang Janggal Dalam Pembangunan Aceh, Kata Wali Nanggroe...

17 Tahun Damai Banyak yang Janggal Dalam Pembangunan Aceh, Kata Wali Nanggroe kepada Kajati

Populer

BANDA ACEH – Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al Haythar menjelaskan kondisi Aceh saat ini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bachtiar, S.H., M.H., yang melakukan silaturahmi ke Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Kamis, 12 Mei 2022. Sudah 17 tahun usia perdamaian setelah penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM, kondisi Aceh belum sesuai harapan baik secara ekonomi maupun kemajuan pembangunannya.

Wali Nanggroe didampingi Staf Khususnya, Muhammad Raviq, mengatakan saat ini ekonomi Aceh masih sangat bergantung dengan daerah tetangga, yakni Medan atau Sumatera Utara (Sumut). Banyak kebutuhan masyarakat Aceh diproduksi di Medan. Aceh menjadi konsumen atau tempat pemasaran produk dari Sumut.

Demikian pula dengan hasil pertanian dari Aceh seperti padi, secara ekonomi harganya diatur dan ditentukan di daerah lain. Sebab sebelum petani memanen hasil pertaniannya telah terlebih dahulu dijual kepada orang lain yang berasal dari luar Aceh. Sehingga saat panen petani Aceh tidak menikmati hasilnya dan tidak bisa ikut menentukan harga karena sudah ditentukan pihak lain yang sudah terlebih dahulu membeli hasil pertaniannya.

Wali Nanggroe menyebut Aceh yang memiliki kekayaan dari hasil pertanian dan perikanan belum bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.

Selain itu, Wali Nanggroe mengungkapkan bahwa di dalam tatakelola pemerintahan terkait pembangunan banyak ditemukan hal yang janggal. Dana Otsus yang diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Aceh tidak dapat dimanfaatkan secara baik agar berguna bagi masyarakat Aceh. Sehingga Dana Otsus Aceh yang menjadi SiLPA dikembalikan lagi ke Pemerintah Pusat.

Padahal masyarakat Aceh sangat membutuhkan dana tersebut untuk pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pertemuan tersebut juga membicarakan tentang penegakan hukum di Aceh. Kajati Bambang. Bakhtiar menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Aceh saat ini menerapkan prinsip bukan untuk mencari perkara yang sebanyak-banyaknya dengan memenjarakan orang sebanyak-banyaknya.

Akan tetapi bagaimana supaya memastikan bahwa di Aceh tidak terjadi permasalahan-permasalahan hukum, dan apabila permasalahan itu timbul tidak semua perkara akan diputus melalui jalur persidangan. Terhadap perkara-perkara yang sederhana dapat dilakukan melalui Restorative Justice setelah dilakukan perdamaian di gampong.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, bahwa bila terjadi permasalahan hukum di tingkat gampong, keuchik bersama tuha peut dapat menyelesaikan dan memutus perkara di tingkat gampong tanpa harus melalui proses persidangan.

Sehingga antara ketentuan yang diberlakukan di dalam Restorative Justice oleh Kejaksaan sejalan dengan ketentuan di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Dalam penyelesaian perkara tersebut Kejaksaan secara terbuka akan memberikan bantuan pelayanan hukum kepada masyarakat bila dibutuhkan dan dapat dilaksanakan di rumah Restorative Justice yang telah dibuat di gampong se-Aceh.

Apabila keuchik menemukan kesulitan atau kendala dalam menyelesaikan masalah di gampong dapat meminta bantuan pelayanan hukum kepada Kejaksaan.

Selain itu, ada wacana dilakukan kerja sama antara Lembaga Wali Nanggroe dengan Kejati Aceh dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Dalam kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut, Kajati Aceh didampingi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Djamaluddin, S.H., M.H,.
Asisiten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Rahmat Azhar, S.H., M.H., Asisiten Bidang Intelijen Mohamad Rohmadi, S.H., M.H., Asisten Bidang Pembinaan M. Rizal Sumadiputra, S.H., M.H., dan Kepala Bagian Tata Usaha Rachmadi, S.H.

[](ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya