Hari ini tepat 2 tahun Irwandi-Nova memimpin pemerintahan Aceh setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubermur pada 5 Juli 2017. Dan juga satu tahun Irwandi terkena OTT KPK.
Jargon mereka “Aceh Hebat”. Itu benar-benar jargon murni. Pada implementasinya tidak benar-benar nyata. Di tahun pertama berkuasa, rezim ini menciptakan permusuhan dengan banyak pihak.
Kasus Pergub APBA adalah bukti bagaimana rezim ini menjalankan pemerintahan. Menilik proses pembahasan anggaran, keinginan Pergub lebih pada tujuan politis. Yaitu mematikan logistik saingan partai mereka dengan partai lain. Diduga ini memang dirancang untuk Pemilu 2019.
Namun, apa lacur, Irwandi dengan tekad hanafee terjerat OTT KPK. OTT menjelang satu tahun berkuasa, pertengahan tahun anggaran. Sampai habis tahun anggaran yang APBA-nya di- Pergub-kan, sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA hampir Rp2 triliun.
Pemerintahan dilanjutkan wakilnya, Nova Iriansyah. Namun, sampai pada pengesahan anggaran 2019, tidak terlihat program unggulan untuk menuju Aceh Hebat. Anggaran terkesan “meuputa–puta lam bruek ruhung“.
Anggaran 2019 kembali menjadi ajang “pesta”. Pesta bernama pokir alias aspirasi kembali diakomodir, setelah 2018 terpental Pergub. Hasilnya, serangan politik dan opini pada Nova menurun drastis. “Pengaseh leumo naleung, pengaseh ureung beulanja“. Pepatah Aceh ini buktinya di APBA 2019.
Namun, pertengahan tahun ini, kita membaca di medsos, sejumlah pihak meradang. Sebabnya, ULP dianggap tidak “adil” bagi proyek. Sejumlah anggota dewan pun meradang. Benarkah semburan kritik mereka murni soal anti-KKN? Sejumlah netizen malah memvonis mereka sedang melakoni “maling teriak maling”.
Beberapa proyek pokir/aspirasi gagal dimenangkan. Padahal diduga sejumlah anggota dewan sudah menarik setoran terutama membiayai kampanye 2019.
Aceh di bawah Plt. Gubernur Nova Iriansyah lain lagi. Tabalan untuk rezim ini adalah “Pemerintah Igoe Sa“. Pasalnya terkesan jalan di tempat dan tidak ada terobosan. Padahal Nova politikus yang cukup matang.
Awalnya saya berharap, turunnya gejolak politik pasca-OTT akan memperbaiki keadaan. Nyatanya ini cuma buat kalangan elite saja. Rakyat tetap tak berekses.
Dua tahun Irwandi-Nova bukti seluruh rezim setelah perdamaian adalah penguasa. Mereka hanya butuh kekuasaan. Tidak untuk mengabdi. Apalagi menjadi pelayan yang nyata.
Sisa pemerintah Irwandi Nova 3 tahun lagi. Tapi kita sudah boleh menutup harapan. Hasil Pileg 2019 juga menggambarkan keadaan itu. Dewan baru tampaknya juga tidak akan beda jauh dengan dewan sebelumnya, pemburu rente.[]
*Penulis adalah jurnalis portalsatu.com. Opini ini pandangan pribadi penulis.
