BANDA ACEH – Dosen Fisip Unimal, M. Rizwan Haji Ali, menilai salah satu pemicu menguatnya angka kemiskinan adalah perilaku koruptif dalam pengelolaan anggaran.
“Itu di level pemerintahan baik eksekutif dan legislatif yang didukung oleh swasta pencari rente dari dana-dana publik,” ungkap Rizwan Haji Ali saat portalsatu.com, 8 Februari 2019, meminta komentarnya terkait Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera.
Rizwan Haji Ali akrab disapa Tgk. Rizwan menambahkan, solidaritas sosial yang semakin rapuh di tingkat masyarakat, sehingga tidak ada upaya kolektif yang penuh kesadaran di tengah komunitas untuk memberdayakan masyarakat yang tergolong miskin.
“Secara spiritual gerakan filantropis tidak menjadi agenda pemerintah dan agenda masyarakat, karena pemerintah dan masyarakat sedang berpisah secara batin, walaupun secara fisik mereka saling membutuhkan,” kritik Ketua PC Nahdatul Ulama Lhokseumawe ini.
Ditanya soal budaya permisif terhadap perilaku koruptif, Tgk. Rizwan mangatakan, “Saya kira tidak juga. Karena ada norma sosial yang meminggirkan para pelaku korupsi, tapi norma sosial tersebut tidak begitu fungsional karena adanya rasa frustrasi masyarakat yang menganggap sistemnya yang korup, bukan orangnya”.
Oleh sebab dalil bahwa sistemnya korup, kata Tgk. Rizwan, maka ada gejala dispensasi sosial bagi pelaku korupsi karena ditempatkan sebagai korban dari sistem yang korup.
“Hal ini yang membuat ada gejala pengampunan sosial terhadap koruptor. Padahal dalil tersebut tidak boleh menjadi dalih bagi tindakan korupsi sebagai satu tindak pidana,” tandas putra Samalanga yang juga alumni Dayah MUDI Mesjid Raya ini.[]
