Selasa, Juli 23, 2024

Dinkes Gayo Lues Keluhkan...

BLANGKEJEREN - Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues mengeluhkan proses pencairan keuangan tahun 2024...

H. Jata Ungkap Jadi...

BLANGKEJEREN – H. Jata mengaku dirinya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi Pj....

Bandar Publishing Luncurkan Buku...

BANDA ACEH - Penerbit Bandar Publishing Banda Aceh meluncurkan sekaligus dua karya Dr....

Rombongan Thailand Selatan Kunjungi...

BANDA ACEH – Delegasi dari berbagai lembaga di Thailand Selatan mengunjungi Kantor Partai...
BerandaAda Alokasi Anggaran...

Ada Alokasi Anggaran Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat Miskin di APBA 2017?

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan sertifikasi tanah milik masyarakat miskin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2017. Alokasi ini disebutkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh untuk mensejahterakan masyarakat.

“Pemerintah Aceh telah pula melaksanakan kegiatan koordinasi percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional di Aceh, antara lain, pembangunan jalan tol Aceh, pembangunan Waduk Rukoh, Waduk Tiro, Waduk Keureuto dan pembangunan jaringan kereta api Aceh,” ujar Sekda Aceh Dermawan, saat membacakan jawaban Gubernur Aceh terhadap pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2017, di rapat paripurna DPR Aceh, Senin, 30 Januari 2017 malam. 

Dermawan mengatakan penyelesaian konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi pertanahan, untuk pengelolaan data pertanahan telah menggunakan teknologi informasi. Sehingga, menurutnya, seluruh tanah-tanah di Aceh dan hak-hak atas tanah dapat terpetakan dengan baik.

Disamping itu, Pemerintah Aceh juga terus mengupayakan pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Perpres 23 Tahun 2015. “Pemerintah Aceh terus mendorong Pemerintah Pusat untuk sesegera mungkin membentuk tim pengalihan aset, dokumen, peralatan dan personil BPN menjadi aset dan personil Pemerintah Aceh,” kata Sekda.[]

Baca juga: