SUBULUSSALAM – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Bappeda Subulussalam kemarin mendapat tanggapan dari elemen masyarakat Kota Subulussalam. Mereka meminta Musrenbang difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan hasilnya harus dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.
Ketika menanggapi hal itu, Ketua LSM Aceh Future Wilayah Kota Subulussalam, Farida Solin, menegaskan, Musrenbang hendaknya dijadikan 'maping' untuk memetakan berbagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dirumuskan sebagai bahan untuk menyusun skala program prioritas yang harus diekspos pada APBK Kota Subulussalam 2017.
Yang harus menjadi inti Musrenbang, menurutnya, bukan sekadar menginventarisasi banyaknya kebutuhan dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Tetapi juga harus mampu memformulasikan berbagai program dan kebutuhan yang sesuai dengan anggaran sehingga mampu menyelesaikan permasalahan di Subulussalam yang menurutnya tertinggal kualitas IPM-nya.
Ketersediaan anggaran untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mampu menutupi program dan kebutuhan untuk meningkatkan IPM yang jauh lebih tinggi sehingga anggarannya selalu tidak cukup, katanya kepada portalsatu.com, Rabu, 30 Maret 2016.
Farida Solin menambahkan, mengandalkan keterbatasan anggaran seharusnya tidak hanya mengandalkan dari APBK saja, tetapi juga harus ada kontribusi lebih untuk memecahkan berbagai kebutuhan di masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Farida Solin, pihak Pemkot Subulussalam hendaknya proaktif melakukan pola pendekatan terhadap program-program pemerintah yang ada di Pemerintah Aceh (Provinsi) dan Pemerintah Pusat, dan selain itu juga harus bisa melibatkan pihak investor agar tercipta iklim investasi yang bisa menyejahterakan rakyat.
Jadi, Musrenbang ini jangan hanya terpaku kepada bagaimana kita mengalkulasi sumber dana dari APBK saja, melainkan harus bisa merumuskan sumber lain dengan swadaya masyarakat sehingga bisa tepat sasaran, katanya.
Masih menurut Farida Solin, dalam Musrenbang ini juga harus ada political will” dari pemerintah yang bertujuan agar orientasi penentuan program yang akan diramu oleh setiap SKPK Subulussalam betul-betul dibutuhkan masyarakat.
Musrenbang ini, kalau bersumber dari APBK saja, sepuluh tahun ke depan Kota Subulussalam akan tetap seperti ini tidak akan ada perubahan,” katanya.[](ihn/*sar)
