SUBULUSSALAM – Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S. Ked mengatakan pemerintah memplotkan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN di lingkungan Pemko Subulussalam mencapai Rp15 miliar harus digunakan sesuai aturan dan tujuan adanya TPP tersebut.
Menurut Fadly, laporan kinerja yang dibuat ASN harusnya bersifat real dan fakta. Namun selama ini, kata, Ade Fadly ada temuan manipulasi laporan TPP oleh sejumlah oknum ASN. Bahkan, ada pengancaman kepada kepala dinas yang bertugas sebagai peninjau dan penyaring laporan kinerja yang diinput di aplikasi E-Kinerja.
Hal ini disampaikan Ade Fadly menjelaskan maksud Pendapat Akhir Fraksi Hanura dalam sidang paripurna pengesahan APBK 2023 yang merekomendasikan agar mencabut anggaran TPP, jika tidak dievaluasi terhadap prosedur penerimaan dan penilaian serta pelaksanaannya.
“Jadi gini, anggaran TPP itu sampai Rp15 M harus digunakan dan berjalan sesuai aturan dan tujuan adanya TPP tersebut. Sampai hari ini banyak sekali temuan manipulasi laporan TPP di tingkat ASN,” kata Ade Fadly Pranata Bintang usai sidang paripurna di Kantor DPRK Subulussalam, Rabu, 30 November 2022.
“Sampai ada pengancaman terhadap Kepala Dinas yang bertugas sebagai peninjau dan penyaring dari laporan kinerja yang terinput langsung di aplikasi E-Kinerja agar di-approve dan diterima cuma-cuma oleh oknum ASN,” pungkas Fadly menambahkan.
Karena itu, kata Fadly, Fraksi Hanura meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap prosedur penilaian dan penerima TPP, agar mereka yang menerima itu benar-benar ASN yang aktif bekerja sehingga membuat laporan harian yang real sesuai fakta dan tidak manipulasi.
Menurut Fadly, pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan motivasi ASN dalam bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jika mereka termotivasi setelah menerima TPP harusnya aktif dan laporan yang dibuat pun sesuai fakta.
Begitu juga sebaliknya, kata Fadly apabila TPP itu telah dibayar dan diterima, ternyata tidak memberikan motivasi bagi mereka agar rajin bekerja, maka perlu dievaluasi sistem penilaian. Karena sangat tidak adil bagi ASN yang rajin, menerima TPP sama nilainya dengan mereka yang kurang aktif dan manipulasi laporan.[]
