BANDA ACEH — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky, menilai, Presiden Jokowi telah gagal memahami sejarah masuk Islam di Nusantara. Pernyataan ini disampaikan Iskandar karena Presiden RI melakukan peletakan batu pertama pembangunan titik nol Islam Nusantara di Barus, Sumatera Utara. 

“Padahal, mafhum diketahui oleh semua kalangan dan sudah tertulis dalam literature, Islam pertama di nusantara adalah di Aceh,” ujar anggota DPRA asal Peureulak, Aceh Timur ini, Senin, 27 Maret 2017. 

Iskandar menganggap ada informasi keliru yang disampaikan kepada presiden Jokowi, sehingga permasalahan ini muncul. “Atau jangan- jangan presiden sudah tidak mau mengakui lagi Aceh sebagai pusat peradaban Islam pertama di Asia Tenggara. Ini pembelokan sejarah yang jelas- jelas tidak bisa kami terima selaku orang Aceh,” kata mantan aktivis ini.

Iskandar mengatakan, dalam seminar nasional ke 4 yang berlangsung di Kuala Simpang, Aceh, juga telah diputuskan bahwa masuknya Islam pertama sekali di Asia Tenggara adalah di Peureulak, Aceh Timur. Kesimpulan ini, katanya, juga bisa dibaca dalam buku yang ditulis almarhum Prof Ali Hasjmi dan almarhum Arifin Amin. 

“Bukti otentik sekarang berupa mata uang kerajaan Peureulak masih tersimpan sampai saat ini. Selain juga makam-makam para raja,” ujar putera asli Peureulak tersebut.

Katanya, di Barus, lokasi dibangun tugu nol Islam nusantara sendiri pada zaman Sriwijaya, bahwa kota Barus masuk dalam wilayahnya. Namun, saat Sriwijaya mengalami kemunduran dan digantikan oleh kerajaan Aceh Darussalam, Barus pun masuk dalam wilayah Kerajaan Aceh. Menurutnya, Tim Arkeolog Ecole Francaise D’extreme-Orient (EFEO) dari Perancis yang berkerjasama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PPAN) di Lobu Tua-Barus, juga sempat menemukan bahwa pada sekitar abad ke 9-12 M, Barus telah menjadi sebuah perkampungan multi-etnis dari berbagai suku bangsa seperti Arab, Aceh, India, China, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu. 

“Melihat dari kondisi ini. Aceh telah duluan maju dan menjadi pusat Islam,” katanya.

Dia menduga ada faktor kesengajaan untuk mengalihkan Aceh dari pusat peradaban Islam, yang sudah diakui dunia sebelumnya oleh pemerintahan saat ini. Menurutnya tindakan yang dilakukan pemerintah sungguh tidak tepat, dan tidak bisa diterima sama sekali.

“Sejak abad pertama Hijrah (8 M), agama Islam sudah masuk ke Peureulak Aceh Timur, kemudian berkembang ke Pasee (Aceh Utara). Dalam dua wilayah itu telah berdiri kerajaan Islam. Peureulak masih tradisional, sedangkan Samudra Pasee telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar,” katanya.

Iskandar menjelaskan, pasca kemerdekaan Indonesia lahirlah Departemen Agama yang bertugas untuk mengatur tentang keagamaan di negara ini. Salah satu tugasnya adalah meluruskan sejarah Islam di Indonesia.

“Sejarah Islam, yang selama penjajahan Belanda di Indonesia telah diselewengkan dari kenyataan dan kebenaran sejarah Islam itu sendiri. Sehingga buku-buku sejarah Islam Indonesia yang telah dikarang oleh Orientalis barat via penjajahan telah dimikili dan dihayati oleh bangsa Indonesia kurang lebih 350 tahun lamanya,” katanya.

Dalam literatur yang ditulis orientalis barat dengan kemurnian sejarah Islam, terdapat selisih tahun kedatangan dan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut Iskandar, selisih tersebut bahkan hingga enam abad lamanya.

Inilah yang kemudian menjadi tugas Departemen Agama untuk mengembalikan kebenaran sejarah Islam di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan kemudian menggelar seminar sejarah Islam, yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama pusat dan daerah. Penelusuran kebenaran masuknya Islam ke Nusantara juga telah dimulai sejak 1963. Saat itu, seminar pertama kali digelar di Medan, Sumatera Utara.

Kemudian seminar dengan isu yang sama dilanjutkan di Banda Aceh pada 1978. Selanjutnya disusul dengan seminar untuk menyimpulkan hasil pertemuan sebelumnya di Kuala Simpang, Aceh Timur, pada 1980. Dalam seminar ini, ikut serta pakar sejarah dari Malaysia, Pakistan, India, Australia, Prancis dan seluruh ahli sejarah di tanah air. Seminar terakhir inilah kemudian memutuskan pembangunan MONISA (Monumen Islam Asia Tenggara) dilakukan di Desa Paya Meuligoe, Perlak Aceh Timur.

“Aneh sekali. Di Peureulak sendiri, saat itu tahun 1980, Menteri Agama ketika itu Munawir Shazali sudah meresmikan tugu MONISA di Desa Paya Meuligoe, Peureulak. Namun, hingga sekarang (monumen tersebut) tidak dibangun oleh pemerintah,” kata Iskandar.

Dia juga mengajak semua pihak untuk membaca kitab “Idharul Haq” karangan Syeikh Ishaq Al-Makarani. Menurutnya dalam kitab tersebut telah menyebutkan siilsilah raja-raja Pereulak yang beragama Islam, kemudian dilanjutkan oleh raja-raja Pasee. 

“Sedangkan di daerah lain seluruh Nusantara masih beragama Hindu dan Budha,” ungkap Iskandar.

Iskandar juga mengajak pihak istana presiden untuk membaca pemikiran sejarawan dunia, yang telah mengakui Aceh sebagai pusat Islam pertama di nusantara. Dia mencontohkan seperti Ibnu Batutah (Tunisia), Laksamana Cheng Ho (China), Prof. Dr. Hamka, Prof. Dr. Ibrahim Alfian (UGM), Prof. Ali Hasjmy (UIN Ar-Raniry), Prof. Dr. Naguib Al-Atas (Malaysia), Prof. Dr. AJ Pijkar (Belanda), Prof Dr. Muarif Ambari (UI), Prof, Dr. Abubakar Atjeh (UIN Jakarta), dan Prof Datok Burhan (Malaysia).

Nama lain yang disebut Iskandar adalah Dr. C. Snouck Hurgronje (Belanda), Ismail Benjasmish (Pattani-Thailand), Dr. Ahmad Al Usairy (Arab Saudi), dan Prof Dr. Ahmad Syalabi (Mesir).

“Buku-buku yang memperkuat Aceh sebagai daerah pertama masuk Islam sangat banyak, antara lain, Kitab Idharul Haq (Ishaq Makarani), Islam Fil Biladil Indonesia (Ahmad al- Usairy), Silsilah Tarikh Islamy (Mahmud Syajir), Rihlah Ibnu Batutah (Ibnu Batutah), Almuslimun Fil al-Alam (Abdurrahman Zaki), Al-Islam fi Indonesia (Muhammad Dhiya’ da Abdullah Nuh), Sejarah Ummat Islam (Hamka) dan Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Nusantara oleh Prof Ali. Hasjmy,” kata Iskandar.[]