BerandaBerita BireuenAntisipasi Sengketa, Bawaslu Bireuen Ajak Masyarakat Lakukan Pencermatan DCS Bacaleg

Antisipasi Sengketa, Bawaslu Bireuen Ajak Masyarakat Lakukan Pencermatan DCS Bacaleg

Populer

BIREUEN – Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bireuen diajak untuk melakukan pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRK maupun DPRA yang telah diumumkan KIP Bireuen dan KIP Aceh.

Ajakan itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bireuen, Baihaqi, Senin, 4 September 2023.

Menurut Baihaqi, pencermatan ini bertujuan memastikan Bacaleg yang masuk dalam DCS sudah memenuhi persyaratan telah ditetapkan. Ini juga bagian keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Bireuen.

“Kami Bawaslu Bireuen secara kelembagaan saat ini juga sedang melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap DCS yang telah diumumkan oleh KIP Bireuen. Ini akan menjadi bagian pencegahan terjadinya sengketa proses di tahapan penetapan DCT nantinya. Oleh karena itu, kami sangat berharap partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pencermatan DCS ini,” ujarnya.

Baihaqi menyebut di Bawaslu Bireuen sudah ada posko pengaduan. Jika ada temuan-temuan terhadap Bacaleg yang telah ditetapkan dalam DCS, masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya melalui posko pengaduan dan nanti akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan.

“Beberapa potensi pelanggaran misalnya, Bacaleg belum cukup umur, tidak memiliki tingkat minimal SMA atau setara, belum mengundurkan diri dari aparatur pemerintahan desa, masih berpraktek sebagai akuntan, advokat, dan tidak memenuhi berbagai persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023,” tuturnya.

Terkait banyaknya baliho dan atribut lainnya yang terpasang di berbagai tempat, Bawaslu Bireuen mengimbau seluruh peserta pemilu untuk dapat menahan diri dulu agar tidak memasang baliho tersebut karena saat ini belum memasuki tahapan kampanye.

“Kalau mau melakukan sosialisasi, lakukanlah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Rujukannya bisa dilihat di PKPU Nomor 33 Tahun 2018. Di sana sudah jelas disebutkan berbagai teknis pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya.[](ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya