BANDA ACEH – Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Aceh Utara, Abubakar, menduga alokasi belanja dalam APBA 2019 sarat kepentingan politik para elite Aceh. Itulah sebabnya, Abubakar alias Geuchik Abu menilai, APBA tidak lagi murni untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tapi kepentingan mereka yang berkuasa.
Penilaian itu disampaikan Geuchik Abu kepada portalsatu.com/, Rabu, 9 Januari 2019, menyikapi besarnya belanja pegawai termasuk dana perjalanan dinas, sementara belanja modal yang menyangkut kepentingan rakyat tampak masih minim.
Baca juga: Anggaran Aceh 2019: Prorakyat atau Pelayan Rakyat?
“Tahun kemarin (2018), pembahasan atau finalisasinya APBA acap selalu ribut (sehingga APBA di-Pergub-kan), bahkan anak-anak juga tahu. Secara politik ini menandakan ada yang tidak kebagian,” katanya.
“Padahal Kepala Pemerintahan Aceh dan segenap anggota parlemen ada (berkewajiban) untuk menyelesaikan segala kebutuhan rakyat,” ujar Geuchik Abu.
Geuchik Abu pun mempertanyakan, kenapa hari ini APBA tidak memihak rakyat, dan mereka–yang seharusnya menjalankan amanah rakyat–tidak lagi mewakilkan seluruh aspirasi masyarakat Aceh.
“Mereka bukan lupa, tapi mereka sedang mengambil posisi di mana hampir setiap mata anggaran kepentingan politik mereka harus tersalurkan. Maka konsekuensinya, APBA tidak lagi murni menjadi kebutuhan rakyat, tapi kepentingan mereka,” kata Geuchik Abu.
Geuchik Abu menyebutkan, besarnya anggaran perjalanan dinas, dan kurangnya belanja modal, ini menjadi ukuran seberapa besarnya mereka prorakyat. “Dan ini sangat menggelikan,” ujarnya.
“Masyarakat juga harus cerdas. Sebentar lagi kontestan pemilu akan kembali muncul, pemilih harus benar jeli dalam memilih dan benar-benar mewakili mereka, dan pilihlah dengan hati nurani,” kata Geuchik Abu.
Sebelumnya, aktivis mahasiswa, Muslem Hamidi, juga menilai alokasi belanja dalam APBA 2019 belum memihak kepada kepentingan rakyat. “Dan kita juga patut mencurigai pemerintah, baik dari eksekutif maupun legislatif ini sudah melakukan persekongkolan kerja sama untuk mengejar keuntungan dari uang rakyat,” kata Muslem Hamidi kepada portalsatu.com/, Senin, 7 Januari 2019, malam.
“Itu bisa kita lihat dari banyaknya jumlah alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, misalnya. Untuk biaya perjalanan dinas di daerah saja itu menghabiskan hampir 300 miliar, belum lagi biaya dinas luar kota bahkan ada yang keluar negeri,” ujar mantan Ketua BEM Unimal itu.
Muslem juga menyayangkan alokasi belanja barang dan jasa amat besar, mencapai Rp6 triliun lebih. Sementara belanja modal hanya Rp3 triliun lebih. “(Belanja modal) setengah dari belanja barang dan jasa, padahal belanja modal ini jauh lebih banyak dapat dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Artinya, kita melihat dan menilai bahwa anggaran 2019 ini belum memihak kepada masyarakat,” tegasnya.
“Kita juga menduga ini sengaja dilakukan demi kepentingan segelintir pejabat baik itu dari birokrat maupun politisi (politikus). Ke depan juga ini memasuki tahun politik, kita menduga ini ada upaya untuk menggunakan uang rakyat untuk kepentingan politik tahun depan. Ini sangat berbahaya. Kita berharap kepada aparat penegak hukum, (dan) juga elemen sipil harus mengawasi pelaksanaan anggaran ini,” kata Muslem.
Muslem mencurigai legislatif dengan sengaja meloloskan anggaran ini, karena mungkin sudah mendapatkan kesepakatan yang sama-sama merasa diuntungkan. “Ketika kita tidak bisa lagi berharap pada legislatif, maka elemen sipil harus bergerak dan mengawasi ini. Agar uang rakyat itu harus tepat sasaran dipergunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Muslem.(Baca: APBA 2019 Dinilai Belum Memihak Rakyat, Eksekutif-Legislatif Diduga Bersekongkol)[]
