BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Bahagia Maha, meminta pihak eksekutif dan legislatif Aceh menegur PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) yang dinilai telah menyerobot lahan masyarakat seluas 3000 hektare di Kecamatan Rundeng.
Bahagia Maha menyebut perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) tersebut berdiri sejak 2007 hingga sekarang. “Luas lahan diserobot bervariasi mulai dari setengah hektare, satu hektare, sampai dua hektare yang secara keseluruhan jika dijumlahkan mencapai 440 hektare,” kata Bahagia Maha saat beraudiensi dengan Komisi II DPRA di Banda Aceh, Senin, 7 September 2020.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan bahwa pada 23 Mei 2019, pihak PT MSSB sudah bersedia mengganti rugi dengan teknis akan melakukan verifikasi sesuai dengan alas hak lahan masyarakat masing-masing.
“Namun, yang kami kesalkan dalam persoalan ini mereka ingkar, tidak mau menyelesaikan dengan berbagai alasan, dan kami berikan waktu lagi untuk mendiskusikan sampai rapat ke tingkat Pemkot Subulussalam,” kata Bahagia Maha.
Oleh karena itu, Bahagia berharap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera mendesak Plt. Gubernur Aceh untuk menegur pihak PT MSSB yang tidak memenuhi kewajibannya. “Karena apabila ini tidak direalisasikan, kami khawatir ini akan terjadi konflik fisik di lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRA, Irfannusir, mengatakan sudah memanggil Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Irfannusir meminta perusahaan yang bersengketa dengan lahan masyarakat agar HGU yang diusulkan perusahaan tidak dilanjutkan. “Kita akan panggil kembali instansi terkait. Kita meminta perusahaan yang bandel, yang tidak memberikan jalan terhadap masyarakat harus ditegur,” tegas Irfannusir.
Irfannusir juga meminta Pelaksana Tugas Gubernur Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait betul-betul serius menindaklanjuti dan menegur perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kita meminta eksekutif betul-betul memihak kepada rakyat dan jangan pernah memihak kepada perusahaan yang bandel ini,” pungkas Irfannusir.[]
