LHOKSEUMAWE – Aceh Utara kembali dilanda banjir terparah sejak tiga tahun terakhir di awal Desember 2017 lalu. Kondisi ini disebabkan curah hujan tinggi di kabupaten tetangga, Bener Meriah serta akibat luapan Krueng Pase, Krueng Keureuto, Krueng Pirak, Krueng Peutoe, Krueng Jambo Aye, dan Krueng Buloh.
Awalnya banjir hanya merendam 19 kecamatan dengan kondisi terparah di Kecamatan Pirak Timu, Matangkuli, Tanah Luas, Lhoksukon, Samudera, dan sebagian gampong di Paya Bakong. Setelah hujan sepekan, banjir meluas hingga ke 23 kecamatan. Sebanyak 33.110 jiwa dilaporkan mengungsi di 88 titik. Di antaranya, 34 titik pengungsian berada di Kecamatan Lhoksukon, 13 titik di Matangkuli dan 10 titik di Pirak Timu.
Sudah diketahui khalayak, Aceh Utara, khususnya bagian timur adalah wilayah langganan banjir. Dalam setahun, banjir bahkan bisa terjadi beberapa kali.
Pembangunan Bendungan Keureuto di Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong yang diresmikan Presiden Jokowi pada 9 Maret 2015 lalu, menjadi harapan besar banjir tereduksi. Apalagi bendungan ini digadang-gadang memiliki daya tampung 216 juta kubik air luapan DAS Keureuto. Namun kenyataannya, bendungan yang diklaim terbesar di Pulau Sumatera dan menelan anggaran sampai Rp1,7 triliun itu diprediksi baru selesai tahun 2019. Masa uji bendungan juga membutuhkan waktu maksimal 5 tahun atau minimal 2 tahun. Kesimpulannya, warga harus bersabar sampai 2024 dan selama itu kawasan timur Aceh Utara tetap berpotensi banjir.
“Tidak serta merta setelah selesai dikerjakan bendungan langsung berfungsi, harus diuji terlebih dahulu oleh Komisi Keamanan Bendungan (KKB) dan harus mendapat sertifikasi oleh lembaga di bawah Dirjen Sumber Daya Air tersebut. Lazimnya, butuh waktu maksimal 5 tahun untuk tes pengisian air, bila kualitas pembangunannya bagus minimal 2 tahun, itu sudah prosedur. Jadi tidak boleh sembarangan, apalagi ini bendungan raksasa,” kata Dr. Ir. Wesli, M.T., peneliti banjir Aceh Utara saat diwawancara portalsatu.com/ di Lhokseumawe, Kamis, 7 Desember 2017 lalu.
Lantas, langkah apa yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah?
Dosen senior Fakultas Teknik Sipil Universitas Malikussaleh tersebut mengatakan, banjir tidak bisa dihentikan. Namun, banyak cara bisa dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti masyarakat harus kembali menggalakkan gotong royong membersihkan saluran air secara rutin sampai membuat sistem drainase.
Faktanya, banyak saluran di gampong-gampong dibiarkan tersumbat sampah dan sedimen yang membuat saluran tidak normal. Mirisnya lagi, masyarakat di Aceh Utara terkesan sudah malas bergotong royong. Ini adalah masalah yang butuh kesadaran dari masyarakat sendiri.
Di sisi lain, menurut Wesli, pemerintah harus mampu mengambil kebijakan menyiapkan sarana-sarana penanganan korban, seperti menyiapkan lokasi evakuasi di tiap-tiap kecamatan. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan luasnya area bencana, yaitu bisa dua, tiga atau empat lokasi dalam satu kecamatan. Di lokasi itu juga harus tersedia tenda, dapur dan kebutuhan darurat lainnya, bahkan harus ada genset untuk kebutuhan penerangan.
Langkah mudah lainnya yang bisa dilakukan Pemerintah Aceh Utara yaitu membantu masyarakat di titik banjir agar membuat rak tinggi sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga. Rak itu dibuat di setiap rumah bukan panggung. Sehingga warga tidak perlu mengangkut semua isi rumah ke lokasi pengungsian.
“Dan yang paling penting, pemerintah harus membuat Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System). Ini belum ada, padahal ini sangat dibutuhkan. Tidak perlu dana besar untuk itu, beli saja toa (merek pengeras suara) dipasang di tiang-tiang tinggi di setiap desa. Jadi, ketika ada kabar akan terjadi bencana bisa diumumkan segera untuk mengungsi. Jangan seperti sekarang, warga baru mencari titik aman setelah rumah dan lingkungan benar-benar terendam air,” kata Wesli.
Pemerintah dinilai selalu lamban dalam menangani masalah banjir dan dampaknya. Menurut Wesli, setiap kejadian selalu harus ada korban dulu, baru disiapkan bantuan dan fasilitasnya. Padahal, pemerintah bisa menangani dampak banjir sebelum bencana terjadi, sehingga kerugian bisa dikurangi. Sehingga, penanganan tidak merepotkan dan korban benar-benar merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Selain itu, warga harus dilatih siaga kebencanaan secara berulang-ulang. Wesli bahkan mengusulkan pemerintah membuat simulasi kebencanaan, sehingga warga paham kemana harus melangkah dan tidak panik saat banjir akan tiba.
“Jadi, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat sebelum Bendungan Keureuto berfungsi. Perlu diketahui juga, bendungan itu nantinya akan menampung air untuk kebutuhan musim kemarau, tidak seperti sekarang sangat dilematis, bila hujan banjir, saat kemarau lahan menjadi kering,” katanya.
Wesli menyimpulkan, banyak faktor penyebab banjir rutin terjadi di Aceh Utara. Hal ini berdasarkan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam mengurangi risiko banjir dan tata guna lahan yang dilakukan tahun 2013 lalu.
Dari hasil penelitian itu diketahui salah satu faktor penyebab banjir adalah alih fungsi lahan, baik yang dilakukan secara personal maupun perusahaan. Menurutnya, alih fungsi lahan menyebabkan infiltrasi (serapan) air ke dalam tanah berkurang. Meskipun demikian, dia mengaku tidak hafal persentasi lahan serapan air di kawasan Gunung Geureudong. Namun, dia memastikan banyak lahan yang sudah rusak akibat ulah manusia sejak tahun 2013.
Menurut Wesli, para pihak terkait juga harus memastikan hutan tidak gundul. “Hutan harus benar-benar menjadi penyangga air untuk mengurangi dampak dari curah hujan yang tinggi, ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Seharusnya sejak lama Aceh Utara sudah memiliki sistem drainase atau master plan khusus untuk mengurangi dampak banjir. Dia mencontohkan, seperti Kota Lhokseumawe yang memiliki empat sistem drainase untuk mereduksi banjir. Selain itu, kata dia, pemerintah juga dituntut untuk selalu melibatkan elemen masyarakat dalam perencanaan penanganan banjir, termasuk melibatkan akademisi.
“Saya tidak tahu, apakah sudah ada desain master plan itu. Seharusnya sudah ada, memang realisasinnya butuh biaya besar. Namun, bisa dibuat secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Yang terpenting desainnya sudah ada,” kata dosen yang juga dikenal sebagai seniman itu.
Di akhir wawancara, Wesly mengaku kerap mendorong pemerintah Aceh Utara untuk cerdas menangani persoalan banjir. Saran itu dilakukannya terutama saat masih diperbantukan di Dinas PU Aceh Utara. Ia juga ikut membantu dalam proses perencanaan Bendungan Keureuto.
“Penelitian yang saya buat hanya untuk membantu pemerintah. Saya yakin, bupati saat ini sangat respons terhadap bencana. Namun karena banyak hal, terutama masalah kurang anggaran dan SDM aparatur, penanganan jadi terkendala,” katanya.[]
