BerandaBerita Banda AcehBanda Aceh Ibukota Kebudayaan Indonesia, Ini Kata Yusuf Bombang

Banda Aceh Ibukota Kebudayaan Indonesia, Ini Kata Yusuf Bombang

Populer

BANDA ACEH – Baru-baru ini, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) menetapkan Banda Aceh sebagai Ibukota Kebudayaan Indonesia. Hal itu disebutkan dalam Rapat Pra Kongres JKPI 2021, di Aula Mawardi Nurdin, Lingkungan Balai Kota, Senin 29 Maret 2021.

Beragam pendapat pun muncul menanggapi peristiwa tersebut. Sebagian orang mengritisinya, sebagian lagi mendiamkan saja.

Salah seorang yang mengritisi hal tersebut adalah seorang budayawan Aceh, Muhammad Yusuf Bombang. Dia menilai bahwa selama ini Pemerintah Kota Banda Aceh terkesan seperti mengenyampingkan, seakan-akan memandang tidak terlalu penting program pembangunan sektor Kebudayaan.

“Nilai-nilai budaya keacehan yang seharusnya butuh sentuhan perhatian untuk lebih memperkuat keberadaannya malah terabaikan, terkesan seakan-akan itu bukanlah tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh,” kata Bombang, yang akrab disapa Apa Kaoy, di Banda Aceh, Kamis, 1 April 2021.

Kaa dia, sering selama ini terjadi penemuan baru dan terpublis oleh masyarakat tentang situs-situs sejarah, bukti-bukti sejarah dan cagar budaya. Namun, kata Apa Kaoy, mirisnya, jangankan adanya upaya tindak-lanjut, malah sekadar basi-basi respon pun tidak dari Pemko Banda Aceh.

“Itu seperti halnya polimik pro-kontra tentang rencana propyek IPAL Gampong Pande, seharusnya Pemko Banda Aceh bertindak dan bersikap bijak, lebih mementingkan nilai-nilai histori sejarah dan budaya Banda Aceh dan Aceh daripada lebih memihak pentingnya terlaksana propyek IPAL,” kata Apa Kaoy.

Bombang mengatakan, silakan saja proyek IPAL tetap terwujud, tetapi upayakan penyelamatan wilayah Gampong dan sekitarnya sebagai tempat penting bukti sejarah itu. Dalam hal ini patuhlah pada nasehat Nek Tu kita dalam hadih maja, “ Uleue beumate ranteng bek patah”.

“Kalau kita singgung tentang aktivitas kesenian di Kota Banda Aceh. Selama ini para seniman di Kota Banda Aceh beraktivitas karena adanya program-program kesenian dari Pemerintah Propinsi, dari Pemerintah Pusat dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, seperti acara peresmian, hajatan dan pesta perkawinan. Tidak terlihat program-program atau event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh,” kata Apa Kaoy.

Selain itu, dia menyayangkan, even-even kebudayaan yang sebelumnya sudah monumental seperti contohnya acara Piasan Seni Taman Sari dan Kutaradja Art Festival malah menghilang. Begitu juga halnya di saat-saat genting masa pandemi, tidak ada sama sekali rasa kepedulian Pemko Banda Aceh terhadap seniman dan pekerja kesenian.

“Seniman adalah nyawanya kesenian. Kesenian adalah bagian terpenting dari kebudayaan.
Menyangkut masalah menerima nama Kota Banda Aceh sebagai Ibukota kebudayaan Indonesia, seharusnya Kota Banda Aceh jauh-jauh hari sudah mempersiapkan dirinya untuk memikiul nama tersebut,” katanya.

Yusuf mengatakan, sebagai Ibukota Aceh, sebagai gapura atau pintu gerbangnya Aceh, seharusnya Kota Banda Aceh dapat mencerminkan, setidaknya sedikit menggambarkan Aceh keseluruhan. Kalau dengan fakta dan keadaan kota Banda seperti selama ini sangat tidak layak dilabelkan sebagai Ibukota Kebudayaan Indonesia.

“Kesimpulannya, penobatan nama Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Kebudayaan Indonesia sangat tidak menguntungkan rakyat, sangat tidak menguntungkan para pelaku dan pegiat Kebudayaan dan sangat tidak menguntungkan bagi Kota Banda Aceh yang akan kita wariskan ke generasi berikutnya. Malah menurut saya penobatan adalah sebagai cambuk yang memalukan dan menyakitkan,” kata Apa Kaoy.[]

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya