Sabtu, Juli 20, 2024

Peringati Haul Abati Banda...

LHOKSEUMAWE - Ratusan jamaah Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i Aceh menggelar pawai akbar dalam...

Pj. Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyerahkan bantuan masa panik secara simbolis...

Sekum PB PON Wilayah...

BANDA ACEH – Progres pembangunan beberapa venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI...

PT PIM Bantu Korban...

ACEH UTARA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menyerahkan bantuan kepada korban badai...
BerandaBanggar DPRA Sorot...

Banggar DPRA Sorot Pembagian Anggaran SKPA Tanpa Memerhatikan Program Prioritas

BANDA ACEH – Badan Anggaran DPR Aceh menyoroti sejumlah persoalan terkait rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2020. Salah satunya soal pembagian anggaran SKPA oleh TAPA dinilai tanpa memerhatikan program dan kegiatan prioritas, serta kurang mencermati RPJM Aceh Tahun 2017–2022 yang memuat Visi-Misi Gubernur Aceh.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Pendapat, Usul dan Saran Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh dibacakan Tgk. H. Anwar Ramli, S.Pd., M.M., dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Selasa, 24 September 2019, malam. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman, S.E., M.S.M, didampingi Wakil Ketua DPRA, Drs. Sulaiman Abda, Teuku Irwan Djohan, S.T., dan Dalimi, S.E.Ak., dihadiri Sekda Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes., mewakili Plt. Gubernur Aceh.

Juru Bicara Banggar DPRA, Tgk. Anwar Ramli, menjelaskan, setelah menerima Laporan Hasil Pembahasan Komisi I sampai Komisi VII DPR Aceh terhadap pembahasan RAPBA 2020 bersama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) mitra kerjanya masing-masing, serta mencermati dan menelaah Nota Keuangan Rancangan Qanun APBA 2020 yang disampaikan Plt. Gubernur Aceh, Badan Anggaran DPR Aceh berpendapat dan memberi usul saran.

Di antaranya, Banggar DPRA masih banyak menemukan dalam dokumen RAPBA 2020 yang belum sesuai dengan ketentuan dan mekanisme berlaku dalam sistem perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Banggar DPRA berpendapat semua hasil penyesuaian yang dilakukan Komisi-Komisi DPR Aceh dengan SKPA mitra kerjanya masing-masing wajib dilakukan penyesuaian kembali ke dalam sistem e-Budgeting setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Banggar DPRA menilai pembagian anggaran dikelola SKPA yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), masih tetap menggunakan sistem Plafon Oriented, bukan Program Oriented. Artinya, setiap SKPA diberi jatah pagu tanpa memerhatikan program dan kegiatan prioritas, serta kurang mencermati RPJM Aceh Tahun 2017–2022 yang memuat Visi-Misi Gubernur Aceh, dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) sebagai dokumen acuan perencanaan tahunan, termasuk RTRW Aceh yang ada.

“Akibat kondisi yang demikian ini, progres pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam di Aceh menjadi tidak terarah,” kata Tgk. Anwar Ramli.

Banggar DPRA merekomendasikan, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, diperlukan program/kegiatan prioritas yang dapat mempercepat terealisasinya “Aceh Caroeng”. Dibutuhkan upaya-upaya yang lebih inovatif dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Kajian-kajian ilmiah yang berkaitan dengan rumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan patut diberi fokus lebih serius.

“Namun demikian, penting diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih program/kegiatan antara lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang pendidikan dengan tugas yang diemban oleh Dinas Pendidikan. Untuk itu, lembaga-lembaga yang juga ikut berkontribusi dalam menjalankan misi Aceh Caroeng harus selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, sehingga program/kegiatan yang diimplementasi dapat berjalan sinergis dan harmonis,” ujar Tgk. Anwar Ramli.

Sementara itu, terkait masalah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Banggar DPRA menyebutkan, Plt. Gubernur Aceh sepatutnya mempertimbangkan kembali untuk membenahi skema peruntukan bantuan. Sehingga bantuan disalurkan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan dan tepat sasaran.

“Menurut Badan Anggaran DPR Aceh, penting dan mendesak untuk direalisasikan agar rumah keluarga peserta program PKH diberikan tanda khusus yang permanen, sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan, termasuk bantuan tersebut tidak dapat dialih-fungsikan oleh pihak penerima bantuan,” kata Tgk. Anwar Ramli.

Struktur RAPBA 2020

Sesuai Nota Keuangan RAPBA 2020 disampaikan Pemerintah Aceh kepada DPRA, berikut rincian struktur anggaran pendapatan dan belanja:

I. Pendapatan Aceh

1. Pendapatan Asli Aceh; direncanakan Rp2.624.349.661.274

2. Dana Perimbangan; direncanakan Rp3.994.320.016.700

3. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah; direncanakan Rp8.838.550.784.000

II. Belanja Aceh

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, total pagu belanja Rp8.043.511.546.758;

2. Urusan Wajib Pelayanan non-Dasar, total pagu belanja Rp1.238.543.278.020;

3. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, total pagu belanja Rp816.029.372.143;

4. Urusan Pilihan, total pagu belanja Rp1.418.100.760.893;

5. Urusan Penunjang, total pagu belanja Rp5.284.637.520.710;

6. Urusan Pendukung, total pagu belanja sebesar Rp4.531.664.647.823;

7. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, total pagu belanja sebesar Rp. 25.539.397.447.

Dengan demikian, Banggar DPRA menyimpulkan, RAPBA 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp15.457.220.461.974;

b. Belanja Rp17.279.528.340.753;

Defisit Rp1.822.307.878.779

c. Pembiayaan

– Penerimaan Rp1.822.307.878.779,-

– Pengeluaran Rp.-

Pembiayaan Netto Rp.-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) Rp0,00.

Seperti diketahui, Sekda Aceh, Taqwallah, mewakili Plt. Gubernur, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis, 19 September 2019. Dalam Rancangan Qanun APBA (RAPBA) 2020 itu, belanja Aceh direncanakan senilai Rp17.279.528.340.753 (Rp17,279 triliun lebih). (BacaBelanja Aceh 2020 Direncanakan Rp17,279 Triliun)[](nsy)

Laporan Khairul Anwar

Baca juga: