LHOKSUKON – Tokoh pemuda Aceh Utara, Zulhadi, menilai pemerintah kabupaten ini tampak acuh tak acuh dan bahkan terkesan cuek, sehingga tidak mampu mencegah terjadinya banjir saban tahun.
Dihubungi portalsatu.com/ via telepon seluler, Senin, 19 November 2018, mantan Ketua Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) itu menyebutkan, salah satu faktor penyebab banjir setiap tahun melanda kabupaten ini karena kondisi tanggul sungai belum memadai. Hingga saat ini masih banyak titik tanggul sungai yang rendah, bahkan di Kecamatan Matangkuli ada sungai yang belum dibangun tanggul.
“Masalah banjir yang utama itu tanggul sungai, perlu dilakukan normalisasi kembali. Ada beberapa tanggul rendah, bahkan ada lokasi sungai belum ada tanggulnya,” ujar Zulhadi.
Menurut Zulhadi, sebetulnya Pemkab Aceh Utara bisa mencontoh dan belajar dari pengalaman era tahun 1997, di mana Banda Aceh dilanda banjir terus menerus, kemudian Pemkot Banda Aceh meluruskan Krueng Aceh. Sehingga, alur air tidak lagi mengikuti sungai yang terbentuk dengan sendirinya, tetapi diformat kembali oleh orang-orang yang ahli di bidang pengairan, dan Krueng Aceh diluruskan.
“Makanya kini ada sebagian Krueng Aceh, yang kalau bahasa Acehnya disebut dengan 'krueng matee'. Itu akibat diluruskan. Alhasil, setelah Krueng Aceh diluruskan, maka Banda Aceh bebas banjir,” kata Zulhadi.
Zulhadi melanjutkan, “Sebenarnya wilayah kita (Aceh Utara) tidak jauh bedanya dengan kondisi Krueng Aceh. Misalkan di wilayah Tanah Luas dan Matangkuli, itu sungainya pertama naik dulu ke atas, kemudian turun lagi dan naik lagi. Di kawasan Tanah Luas menyerupai bentuk ‘S’, naik lagi dan turun lagi. Jadi airnya turun tidak spontan ke laut. Itu permasalahannya”.
Jika dikaitkan dengan hal lainnya, kata Zulhadi, masyarakat juga perlu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah atau kayu ke sungai. “Soal pembuangan sampah itu juga salah satu akar permasalahannya. Saat ini Aceh Utara lagi dibangun waduk, namun kita belum tahu seberapa ampuh waduk itu menahan banjir,” ucapnya.
Disinggung soal master plan Pemkab Aceh Utara berkaitan pencegahan banjir, Zulhadi menilai hal itu mungkin terabaikan. “Karena setiap yang maju sebagai bupati, tentunya punya visi dan misi. Seperti tahun ini, mungkin sudah ada master plan-nya, tapi kembali lagi kepada Pemkab Aceh Utara kenapa sampai pekak seperti ini. Padahal itu sakral sekali,” kata politikus PAN ini.
Zulhadi mengaku beberapa waktu lalu turun langsung melihat kondisi wilayah terendam banjir di Aceh Utara. Menurut dia, banjir mengakibatkan kerugian besar terhadap masyarakat, khususnya soal lumpuhnya ekonomi di wilayah setempat.
“Ini bukan sekali, banjir sudah jadi rutinitas tahunan. Kemudian tidak adanya langkah-langkah atau solusi dari Pemkab Aceh Utara untuk mengatasi itu. Memang kita ketahui bahwa Pemkab Aceh Utara saat ini defisit, kita tahu. Tapi kita kan masih ada dana APBN. Nah, Pemkab Aceh Utara harus membangun jaringan ke APBN supaya permasalahan ini bisa teratasi, ini satu. Kedua, saya melihat Pemkab Aceh Utara acuh tak acuh, karena menganggap itu wilayah timur, ya sudah. Ketiga, terkesan cuek, itu bisa dilihat dengan kondisi banjir yang menahun. Tidak ada hal yang dilakukan Pemkab untuk mengatasi banjir ini,” ungkap Zulhadi.
Zulhadi mengatakan, seharusnya Pemkab Aceh Utara harus giat, jangan menonton saja dengan kondisi alam yang seperti itu. 'Sebetulnya jika memang Aceh Utara tidak punya anggaran, maka kembali bekerja, kembali membuka jaringan ke Jakarta supaya bisa mengalokasi dana untuk mengatasi banjir”.
“Hari ini Aceh Utara jika berbicara fokus ke sektor pertanian, itupun kurang, bukan tidak ada, tapi kurang. Berbicara fokus infrastruktur jalan, itu juga kurang. Jadi, saya tidak tahu di mana titik fokus pembangunan Aceh Utara saat ini. Sejauh ini yang terlihat saat saya masuk ke berbagai pelosok desa, dalam konteks jalan hampir di semua kawasan tidak bagus. Sebetulnya harus ada titik fokus yang harus dibangun. Jika memang fokus ke pertanian, minimal pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian akan meningkat,” pungkas Zulhadi.[]
