BerandaBerita Banda AcehBanleg DPR Aceh Libatkan Multistakeholder Kaji Qanun LKS

Banleg DPR Aceh Libatkan Multistakeholder Kaji Qanun LKS

Populer

BANDA ACEH – Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh menyahuti permintaan revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar Gubernur Aceh Nomor: 188.34/17789 yang berisi Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Banleg DPR Aceh, Mawardi M, S.E., biasa dipanggil Tgk. Adek, usai pertemuan anggota Banleg dan seluruh Tenaga Ahli Banleg, di ruang kerja Banleg DPR Aceh, Jumat, 12 Mei 2023.

“Kami sudah mendapatkan tembusan surat dari Pemerintah Aceh atas Raqan Perubahan Qanun LKS, makanya tadi kita bahas di internal Banleg terlebih dahulu, apa langkah-langkah yang perlu diambil,“ kata Mawardi.

“Pertemuan kita ini memang sudah diagendakan jauh hari setelah surat pengantar tersebut masuk,” ucapnya.

Dalam pertemuan internal Banleg, Jumat (12/5), banyak pandangan disampaikan. Ada yang setuju maupun juga tidak sepakat untuk direvisi karena qanun ini baru berjalan, sudah banyak hal yang berlangsung atas ekonomi Aceh, meskipun sejauh ini belum efektif.

Salah satu isu yang berkembang juga adalah gangguan layanan BSI dalam beberapa hari terakhir, di mana telah mengganggu transaksi ekonomi Aceh. “Namun, ada juga masukan bahwa kita mesti memastikan perbankan di Aceh jangan didominasi Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, sehingga saat layanan terganggu dapat berdampak besar,” tutur Mawardi.

“Tadi teman-teman juga berpandangan supaya bank-bank syariah yang sudah beroperasi di Aceh seperti CIMB Syariah, Maybank Syariah, BTN Syariah, BCA Syariah dan lainnya dapat membuka kantor operasionalnya di seluruh kabupaten/kota sehingga kesannya di Aceh bukan hanya ada dua bank saja,” tambah Ketua Banleg.

Menurut Mawardi, pertemuan pihaknya itu sangat produktif. “Kita sampaikan pandangan dan pemikiran yang berbeda, kelemahan dan kekuatan. Makanya kita berharap juga pada semua pihak agar perbedaan pendapat dan pemikiran atas Lembaga Keuangan Syariah dapat berlangsung secara konstruktif, jauhkan dari saling menyalahkan, perbedaan pemikiran dapat berkontribusi pada kemajuan pembangunan Aceh di masa depan”.

Mawardi menyebut pihaknya sepakat untuk menyahuti permintaan Gubernur Aceh atas Raqan Perubahan Qanun LKS ini dilakukan kajian dan konsultasi yang melibatkan multistakeholder seperti ulama, santri, para ahli ekonomi/ekonomi Islam, Bank Indonesia, OJK, dan lainnya.

“Kiranya pertemuan multistakeholder tersebut menjadi kajian bersama atas isu-isu yang berkembang saat ini sehingga disepakati langkah yang tepat dan strategis dalam menguatkan sistem ekonomi Islam di Aceh di masa depan,” pungkas Ketua Banleg DPRA.[](*)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya