Senin, Juli 15, 2024

Kapolres Aceh Utara AKBP...

LHOKSUKON - AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., kini resmi mengemban jabatan Kapolres...

Temuan BPK Tahun 2023...

BLANGKEJERN - Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan kelebihan pembayaran pada anggaran...

Pj Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan (SK) tentang...

Kadispora Lhokseumawe Apresiasi Pejuang...

LHOKSEUMAWE - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVII Provinsi Aceh di Aceh Timur...
BerandaBanleg: Jangan hanya...

Banleg: Jangan hanya Mengejar Pengesahan tapi Qanun tak Dijalankan

LHOKSEUMAWE – DPRK Lhokseumawe menyetujui alias 'ketuk palu' tiga rancangan qanun dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Jumat, 21 Desember 2018. Badan Legislasi (Banleg) mengingatkan eksekutif agar menjalankan semua qanun yang sudah disahkan. Pasalnya, pembuatan qanun menghabiskan anggaran daerah yang tak sedikit.

Tiga Rancangan Qanun (Raqan) itu Raqan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Raqan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Raqan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Lhokseumawe/PTPL).

Rapat paripurna istimewa pengambilan keputusan pesetujuan terhadap tiga Raqan itu dipimpin Wakil Ketua II DPRK, T. Sofianus didampingi Wakil Ketua I DPRK, Suryadi, dihadiri Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, dan Sekda Bukhari. Ketiga Raqan yang sudah disetujui bersama itu akan dikonsultasikan dengan Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk dapat ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

'Menghamburkan anggaran'

Wakil Ketua Banleg DPRK Lhokseumawe, Jailani Usman, S.H., M.H., mengatakan, qanun dibuat untuk diimplementasikan oleh pemerintah bagi kepentingan daerah. Oleh karena itu, Jailani meminta eksekutif menjalankan semua qanun yang sudah disahkan.

“Jangan hanya mengejar pengesahan, tapi setiap qanun harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Karena pembuatan qanun bukan murah, butuh dana besar, termasuk untuk konsultasi ke provinsi dan juga terlibat dinas-dinas terkait (saat proses penyusunan dan pembahasan Raqan),” kata Jailani kepada portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat sore.

Catatan portalsatu.com, setiap tahun Pemko Lhokseumawe mengalokasikan anggaran ratusan juta untuk pembuatan qanun. Data dalam buku APBK Lhokseumawe tahun 2016, misalnya, di Sekretariat DPRK dialokasikan dana pembahasan rancangan qanun mencapai Rp864,7 juta.

“Maka kita minta Pemko Lhokseumawe menjalankan qanun-qanun yang sudah disahkan. Karena sudah puluhan qanun disahkan (dalam beberapa tahun terakhir) tapi tidak dilaksanakan. Contohnya, Qanun Pengelolaan Sampah, sudah beberapa tahun lalu kita sahkan, tapi belum jalan sama sekali,” ujar Jailani.

“(Contoh) berikutnya, qanun perpakiran (Qanun Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir). Sampai hari ini pengelolaan perparkiran masih sangat amburadul. PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pakir tidak kunjung meningkat, padahal Kota Lhokseumawe memiliki potensi PAD yang besar dari parkir. Begitu juga qanun perpajakan parkir (Qanun Pajak Parkir). Selama ini hanya ada dari Harun Square, sementara dari bank dan hotel-hotel yang potensial tidak ada, tidak dipungut,” kata anggota DPRK dari Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, kata Jailani, Banleg DPRK berharap wali kota mengevaluasi dinas terkait yang tidak menjalankan qanun, terutama terkait peningkatan PAD. “Kita berharap ada feedback (umpan balik untuk daerah) setelah qanun-qanun itu disahkan, sehingga tidak terkesan menghamburkan anggaran daerah untuk pembuatan qanun,” tegas Jailani.

Data diperoleh portalsatu.com dari buku Perubahan APBK (P-APBK) Lhokseumawe tahun 2018, total pendapatan daerah setelah perubahan senilai Rp807.968.037.381 (Rp807,96 miliar lebih). Dari total pendapatan daerah itu, jumlah PAD malah anjlok, dari sebelum perubahan Rp66,52 miliar lebih menjadi Rp64,28 miliar lebih (berkurang mencapai Rp2,23 miliar lebih atau 3,36 persen).

Dari jumlah PAD itu, hasil retribusi daerah berkurang Rp325 juta atau 6,84 persen (dari alokasi sebelum perubahan Rp4,75 miliar lebih menjadi Rp4,42 miliar lebih).

Data itu menunjukkan, kontribusi (sumbangan) PAD terhadap total Pendapatan Kota Lhokseumawe dalam P-APBK 2018 hanya 5,1 persen. Artinya, ketergantungan Pemko Lhokseumawe terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat sangat besar.

Sebelumnya, PAD Lhokseumawe yang dialokasikan dalam P-APBK tahun 2017, juga berkurang dari sebelum perubahan. Dalam lima tahun terakhir, sumbangan PAD untuk total realisasi pendapatan daerah setempat hanya sekitar empat sampai enam persen. Kontribusi PAD terhadap realisasi total Pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2012 sekitar 4,85 persen, 2013 sekitar 5,19 persen, 2014 sekitar 5,59 persen, 2015 sekitar 6,76 persen, dan tahun 2016 sekitar 6,19 persen. (Baca: Menakar Kemampuan Keuangan Lhokseumawe)[](idg)

Baca juga: