LHOKSUKON – Puluhan masyarakat dari sejumlah gampong di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara mengaku tidak terima atas pencatutan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dukungan calon independen. Sementara mereka mengaku sama sekali tidak pernah memberikan dukungan tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Geuchik Aceh Utara (Asgara) Kecamatan Lhoksukon, Sulaiman yang akrab disapa Nyakman kepada portalsatu.com, Selasa, 30 Agustus 2016.

“Banyak masyarakat yang melapor ke saya terkait hasil verifikasi faktual dukungan calon gubernur/wakil dan calon bupati/wakil, bahwa fotokopi KTP mereka dicatut untuk dukungan calon independen. Padahal mereka sudah memiliki pilihan sendiri dan akan mendukung calon dari partai, bukan perseorangan,” kata Nyakman yang juga menjabat sebagai Geuchik Alue Buket.

Menurut Nyakman, rata-rata warga di Alue Buket menyatakan akan memberi dukungan untuk calon dari partai lokal. Karena itu, kata dia, mereka sangat keberatan namanya dicatut sebagai pendukung calon independen.

Nyakman menambahkan, dirinya akan memfasilitasi masyarakat untuk segera melaporkan hal tersebut ke Panwaslih atau Polres Aceh Utara. Apalagi, kata dia, pemalsuan dukungan itu merupakan tindak pidana, sehingga sudah sepatutnya harus ditindak pihak yang berwajib. Azas pilkada, kata dia, jelas menyatakan jujur dan adil. “Jadi apabila ada kebohongan di dalamnya ini merupakan penghinaan besar,” ujarnya.

Untuk Gampong Alue Buket, lanjut Nyakman, berdasarkan laporan warga, nama mereka dicatut dalam dukungan calon bupati/wakil pasangan Syamsuddin-Ibnu Hajar. Sedangkan calon gubernur pasangan Zaini Abdullah-Nasruddin, pasangan Zakaria Saman dan wakilnya, serta pasangan Abdullah Puteh-Sayed Mustafa. Selain itu, hal serupa juga terjadi di sejumlah gampong lainnya. Itu diketahui atas laporan dari geuchik.

“Bagi para geuchik lainnya, apabila ada terjadi pencatutan nama tanpa sepengetahuan warga yang bersangkutan, harap segera laporkan agar terwujudnya pilkada yang jujur di Aceh. Jangan menutup mata atas praktek haram yang dihalalkan oleh mereka yang haus kekuasaan dan jabatan,” tegas Nyakman.[]